Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di Mata Aktivis Kotak Kosong
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Sen, 19 Feb 2024
- visibility 3.559
- comment 0 komentar
Pusat kuliner Kapan Mendoan di Alun-alun Pancasila Kebumen. (Foto: Istimewa)
Kata Bambang, pembangunan revitalisasi Alun-alun Kebumen bukan sebuah kebutuhan mendesak. Arif Sugiyanto dinilai hanya ingin menampilkan kesuksesan membangun Kabupaten Kebumen dengan suasana glamor.
Bupati Seharusnya Pikirkan Kepentingan Seluruh Rakyat
Bupati Arif Sugiyanto saat meninjau Pasar Kuwarasan. (Foto: Istimewa)
Presidium Koko Asmakhudin menilai pembangunan ekonomi yang dilakukan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto gagal. Banyak dari para pedagang Alun-alun yang mengeluh sejak revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah yang katanya mempercantik dan menata wajah kota berdampak pada sepinya pendapatan para pedagang. Mereka mengeluh pembeli sepi, omset menurun.
Lebih lanjut Asmakhudin mengatakan secara kewilayahan maupun perorangan, yang berseberangan dengan Arif Sugiyanto pasti tidak akan diperhatikan.
“Misal Pilkada Kebumen dulu, Koko bisa mengalahkan Arif Sugiyanto dalam perolehan suara di wilayah Gombong dan Sempor. Dua wilayah kecamatan ini tidak tersentuh pembangunan,” lanjutnya.
Baca Juga: Pemkab Kebumen Raih Dua Penghargaan dari Menpan RB, Salah Satunya Inovasi Mie Kriting
Investasi Pemkab Kebumen dalam pembangunan Alun-alun dianggap tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat dalam peran ekonomi. Para pedagang saat ini lebih dalam posisi tertekan terkait pendapatan karena tidak ada pemasukan.
Sementara itu, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Kebumen Mundir Hasan menilai, seorang bupati yang dipilih oleh rakyat seharusnya lebih memikirkan kepentingan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat.
“Kota Kebumen itu hanya merupakan salah satu bagian dari wilayah se-Kabupaten Kebumen. Pertanyaannya adalah kenapa hanya wajah kota saja yang dipercantik,” tuturnya.
Menurutnya, ketika itu merupakan kebijakan bupati, semestinya dikomunikasikan dengan wakil rakyat di DPRD. Dia menilai selama ini Bupati Arif Sugiyanto tidak mengkomunikasikan hal-hal yang merupakan skala prioritas di desa-desa. Pihaknya pun mempertanyakan fungsi wakil rakyat yang tidak menyuarakan kepentingan rakyat.
“Setiap pembangunan tentu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD). Apakah itu revitalisasi alun-alun dan pembangunan Kapal Mendoan masuk dalam skala prioritas atau tidak. Ketika itu tidak, lalu pembangunan itu dasarnya apa kalau itu tidak masuk dalam RPJMD,” tandasnya seraya menyebutkan arah pembangunan selama lima tahun ke depan harus dituangkan bupati dan wakil bupati dalam Raperda RPJMD.
Saat ini belum ada komentar