Mau ke Mana Wisata Kita?
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Sab, 4 Sep 2021
- visibility 3.716
- comment 0 komentar
Menikmati suasana pagi di Pantai Menganti Kebumen. (Foto: Padmo)
Oleh: Sigit Tri Prabowo*
HARI Selasa 31 Agustus 2021 kemarin, Bupati Kebumen melantik 12 pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Muhammad Arifin SSi MT yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebume . Sebelumnya dia adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Pembangungan Daerah (BP3DA) Kabupaten Kebumen.
Penunjukan sosok Arifin yang diawali dengan proses lelang jabatan serta komposisi tim seleksi yang kredibel merupakan jaminan kompetensi dan kualitas masing-masing kandidat. Cukup menarik bahwa pilihan untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata jatuh kepada M Arifin yang karir birokrasinya banyak dihabiskan di wilayah perencanaan pembangunan, meski sempat ‘mampir’ beberapa saat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum. Pengalaman di BP3DA tentu dapat diharapkan memberi warna baru pada arah perencanaan pariwisata Kebumen.
Pemerintah: Regulator atau Pelaku Wisata?
Salah satu problem mendasar pengelolaan wisata di Kebumen adalah tarik ulur fungsi Dinas Pariwisata sebagai pengelola destinasi wisata milik pemda di satu sisi, dan sebagai perencana, regulator serta fasilitator pengembangan industri wisata daerah di sisi lainnya. Dua buah fungsi yang sama beratnya sehingga nyaris mustahil bisa diemban satu unit kedinasan.
Saat ini Pemkab Kebumen mengelola sembilan objek wisata yang menjadi salah satu andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari tahun 2015 sampai 2017 tercatat sektor ini menyumbang antara Rp 5-6 miliar dan meningkat drastis di tahun 2018 dan 2019 di kisaran Rp 8-9 miliar. Potensi inilah yang selama ini terus digarap untuk dapat digali dan ditingkatkan meski tentu saja pandemi merupakan pukulan yang berat. Dinas Pariwisata bertugas mencapai target yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif ini.
Baca Juga: Kebumen-Banjarnegara Itu Ibarat Tetangga yang Rumahnya Saling Membelakangi
Sementara itu, pariwisata berbasis non pemerintah (swasta, desa, komunitas dll) terus berkembang. Kondisi ini menuntut peran pemerintah sebagai regulator sekaligus perencana program pembangunan industri pariwisata yang menyeluruh. Dinas Pariwisata dituntut membuat perencanaan pariwisata yang berkualitas, berbasis data dan sederap dengan perkembangan industri pariwisata global maupun nasional.
Dinas Pariwisata pun terpaksa bermain di dua ruang, menjadi pelaku wisata dengan target angka yang harus dicapai sekaligus menjadi penanggungjawab tumbuhnya industri pariwisata. Tugas berat yang sampai sekarang menjadi beban dinas ini.
Saat ini belum ada komentar