Sering Ngeluh Jalan Kebumen Rusak? Ini Alasan Logis di Baliknya!

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Pertanyaan menggelitik bertajuk “Dalan Kebumen Kapan Aluse?” (Kapan Jalan Kebumen Halus?) yang kerap disuarakan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan, akhirnya dikupas tuntas.

Menjawab keresahan publik tersebut, Tradha Group bersama Tradha Youth Leadership menggelar talkshow interaktif, Kamis 4 Juni 2026.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dr Faiz Alauddien Reza Mardhika bersama Kepala DPUPR Joni Hernawan dalam acara Talkshow: Dalan Kebumen Kapan Aluse. (Foto: Hari)

Acara yang berlangsung di Teman Hati Coffee Kebumen ini dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, pengelola wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, hingga relawan kebencanaan.

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen, Joni Hernawan ST MT. Acara ini dipandu langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika, selaku moderator yang juga CEO Tradha Group.

Dalam pemaparannya, Joni Hernawan menjelaskan kondisi jalan di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data teknis, tingkat jalan mantap di Kabupaten Kebumen saat ini di angka 74,27%, sementara 25,73% sisanya (sekitar 261 kilometer dari total panjang jalan kabupaten 1.015,7 kilometer) berada dalam kondisi tidak mantap atau rusak.

Angka capaian jalan mantap Kebumen ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Purworejo (63,4%), Wonosobo (65,43%), dan Purbalingga (72,15%), meski masih berada di bawah Banjarnegara (77,61%) dan Cilacap (78%).

“Masyarakat yang ingin melihat validitas dan akurasi data mengenai panjang serta status jalan di Kabupaten Kebumen secara transparan dapat langsung mengecek situs resmi binamargakebumen.com,” ujar Joni.

Merespons keluhan masyarakat mengenai keterlambatan perbaikan jalan—seperti di ruas Muktisari-Bocor yang viral karena berdebu dan berlubang—Joni mengungkapkan alasannya.

Dinamika politik di Timur Tengah berimbas pada kenaikan kurs dolar AS hingga menyentuh angka Rp18.000.

Lonjakan ini memicu kenaikan harga aspal dan solar yang membuat para pengusaha pemenang kontrak harus melakukan penyesuaian harga. Namun, Joni memastikan proses pengadaan dan pengerjaan rutin akan kembali berjalan bulan ini.

Selain faktor ekonomi, tantangan berat lainnya adalah fenomena over tonase. Pengalihan arus lalu lintas kendaraan berat akibat perbaikan proyek nasional—seperti Jembatan Karanganyar—membuat kendaraan bermuatan hingga 30 ton melintasi jalan kelas kabupaten. Beban yang melebihi kapasitas inilah yang mempercepat kerusakan jalan.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa perwakilan masyarakat turut menyampaikan aspirasinya.

Ahmad Kholawi menyoroti pentingnya mitigasi longsor di situs Geopark Kebumen (Batu Selaranda) menggunakan inovasi alat deteksi dini, penataan estetika kabel bawah tanah, minimnya penerangan jalan, hingga menanyakan porsi anggaran infrastruktur.

Tak hanya itu, perwakilan dari Rahayu River Tubing, Muhanif, juga menanyakan rencana perbaikan pada ruas jalan kabupaten ruas Sawangan-Padureso yang menjadi akses utama bagi lebih dari 10.000 wisatawan river tubing setiap bulannya.

Menanggapi pertanyaan kritis dari Muhtar (warga Bejiruyung) mengenai porsi anggaran, Joni menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran untuk membuat seluruh jalan kabupaten di Kebumen menjadi mulus mencapai Rp900 miliar untuk konstruksi aspal dua lapis, dan hampir Rp1 triliun jika menggunakan konstruksi beton.

Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemkab Kebumen mengalokasikan sekitar Rp170 miliar untuk sektor infrastruktur fisik jalan.

Meski angka tersebut baru berkisar 5,8% dari total APBD Kebumen yang mencapai Rp2,9 triliun, serapan anggaran tahun ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Joni menegaskan bahwa APBD kabupaten tidak dapat sepenuhnya dialokasikan untuk infrastruktur jalan karena pemerintah harus membagi prioritas secara bijak ke sektor penting lainnya, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, sektor kesehatan, dan pendidikan.

Menambahkan penjelasan tersebut, dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika menekankan adanya aspek kemanusiaan yang wajib didahulukan oleh pemerintah daerah.

Saat ini, Kebumen telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), di mana warga tidak mampu dapat langsung mengaktifkan dan memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu lama.

Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp80 miliar khusus untuk jaminan sosial kesehatan ini.

Terkait keluhan fasilitas publik lainnya, Joni juga menjelaskan mengenai kerusakan jalan di perlintasan sebidang dengan rel kereta api (KAI).

Sesuai aturan, wilayah kanan-kiri perlintasan (rel kereta) merupakan aset dan wewenang penuh PT KAI, termasuk pemilihan material yang hingga kini masih menggunakan aspal.

Kendati demikian, Pemkab Kebumen terus berkoordinasi aktif dengan PT KAI ketika terjadi kerusakan parah di 30 titik perlintasan yang ada.

Sementara untuk jalur Tembana-Peniron serta Mertokondo-Karangsambung, pihak DPUPR telah mengusulkan penanganan jangka panjang melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) masing-masing sebesar Rp15 miliar dan Rp47 miliar agar mendapatkan perhatian serta pembiayaan dari pemerintah pusat.

Hal ini erat kaitannya dengan adanya Geopark Kebumen yang telah mendapatkan predikat UNESCO Global Geopark. Makin Tahu Indonesia