Ketika Rakyat Menagih

Tugu Lawet Kebumen. (Foto: Padmo)

Oleh: Sigit Tri Prabowo

Di awal tahun 90-an, budayawan Sindhunata menulis sebuah artikel berjudul “Ketika Rakyat Menagih”. Menurutnya, munculnya sebuah negara merdeka merupakan pertemuan antara janji dan harapan yang ditawarkan para negarawan dan penguasa yang kemudian diterima dan didukung rakyatnya. Penerimaan dan dukungan diberikan dengan pamrih akan adanya kehidupan yang lebih baik untuk rakyat saat itu dan generasi selanjutnya.

Bacaan Lainnya

Karena itulah setiap prosesi pelantikan pejabat negara, entah tingkat pusat maupun daerah, selalu dilakukan pengucapan janji sebagai pengingat bahwa jabatan adalah amanah untuk menyejahterakan rakyat. Sebuah janji sebagai penegas bahwa setiap pejabat memiliki hutang janji proklamasi.

Dalam sebuah kesempatan beberapa tahun yang lalu, Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto sempat menyampaikan, “Tolok ukur keberhasilan suatu pemerintah sejatinya bukan pada banyaknya penghargaan dan kejuaraan lomba, namun sejauh mana program dan kebijakan yang dibuat sungguh memberi dampak dan dirasakan rakyat”. Sebuah pengingat bahwa tujuan pembangunan adalah kesejahteraan semua, bukan sekadar piala pembangkit rasa bangga.

Baca Juga: Basuki Hendro Prayitno, Maestro Sadar Literasi

Hari peringatan kemerdekaan Indonesia (juga Ulang Tahun Kabupaten Kebumen) menjadi momen pengingat bagi pemerintah, entah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif, entah itu di Jakarta sana atau Kebumen sini, bahwa setiap punggawa pemerintah mengemban janji proklamasi bagi seluruh rakyat “menyejahterakan kehidupan bangsa berdasarkan sila-sila Pancasila”.

Berbagai keluhan, kritikan dan permintaan yang datang dari rakyat Kebumen juga semestinya dipandang sebagai ‘tagihan’ atas janji-janji kemerdekaan. Ketika rakyat merasa pembangunan justru merugikan, program tak berjalan sesuai rencana atau bahkan anggaran ditengarai jadi bancakan, sangat layak rakyat menggunakan hak tagihnya.

Jadilah Rakyat Merdeka

Di masa kolonial, rakyat Indonesia sepenuhnya merupakan obyek kebijakan. Mereka tidak terlibat, juga tidak dimintai pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Sebagai rakyat terjajah, kita sepenuhnya hanya bisa nyadhong, berharap ada program pemerintah yang memberi manfaat bagi kita. Perubahan kesejahteraan sepenuhnya ada di tangan pemerintah.

Pos terkait