Kampanye 3M Bukan Sekadar Sosialisasi

Oleh: Isriyati *

PEMERINTAH terus mendengungkan pola 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) selain gerakan 3T (testing, tracing, dan treatment) sebagai alternatif solusi dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Gerakan ini digencarkan sembari menanti perkembangan vaksin Covid-19 di Indonesia yang rencananya baru bisa dilaksanakan akhir tahun atau paling lambat awal 2021.

Sayangnya, fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat yang abai dan tidak peduli dengan kegiatan 3M tersebut. Masyarakat banyak yang sudah bosan dan jenuh dengan isu-isu yang berkaitan dengan Covid-19. Melakukan 3M menjadi sekadar formalitas seperti menggunakan masker yang pada akhirnya menjadi hiasan leher semata.

Sepertinya pemerintah mulai dari pusat hingga daerah perlu mengevaluasi kembali pola komunikasi yang dilakukan dalam mengkampayekan 3M ini. Pemerintah cenderung melakukan imbauan atau sosialisasi saja, sementara kita pahami bahwa semakin lama, masyarakat itu semakin tak peduli dengan Covid-19. Apalagi kampanye 3M ini baru ada eksposurnya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Sedangkan fokus perhatian masyarakat pada Covid-19 sangat terasa ketika bulan Maret-April 2020.

Optimalkan Pola Komunikasi Kampanye 3M

Mengacu pada proses pembentukan opini menurut Ronald D. Smith (2003) dalam bukunya “Becoming A Public Relations Writing: A Writing Process Workbook for The Profession 2^nd”, pembentukan opini pada masyarakat terjadi melalui beberapa tingkatan yakni awareness, acceptance, dan action.

Kesadaran masyarakat yang kurang bahkan cenderung menurun dan masa bodoh ini disebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya aware (sadar) dan accept (menerima) terhadap perubahan perilaku. Kondisi ini menjadi masalah dalam pelaksanaannya (action).

Untuk itulah pemerintah dari berbagai level perlu mengoptimalkan kembali pola komunikasinya sehingga kampanye 3M ini tak mubazir, melalui;

Pertama, kampanye 3M yang dijalankan pemerintah masih sebatas to communicate, belum pada tahapan to engage dan to educate. Pesan kampanye 3M yang diterima oleh masyarakat masih sebatas sosialisasi, belum sampai pada pelibatan masyarakat dan mengedukasi masyarakat.

Harus ada penjelasan lebih detail terkait pesan 3M yang ingin disampaikan. Seperti jenis masker yang digunakan, alasan pelarangan masker tertentu, cara menggunakan masker, jaga jarak yang benar berapa meter, batasan kerumunan, bahkan kalau perlu jenis sabun apa yang efektif.

Kedua, pemerintah harus menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan 3M. Pejabat pemerintah maupun pejabat publik lainnya harus menjadi panutan dalam tindakan preventif penularan Covid-19 secara konkret.

Jangan menimbulkan misinterpretasi apalagi sampai membuat gaduh di masyarakat. Masyarakat dilarang melaksanakan ini itu, dipersulit ini itu, namun pemerintah menggelar ini itu dengan menyematkan pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ketiga, kebijakan yang tegas. Abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan ini tidak diimbangi dengan efek jera yang sepadan. Tim Satgas hanya melakukan imbauan bahkan sanksi yang diberikan masih sebatas push up atau menyapu jalan.

Pemerintah bisa mengambil ide sanksi yang diberikan pihak kepolisian jika pengendara tidak membawa surat berkendara secara lengkap. Sanksi berupa sejumlah nominal tertentu dan adanya catatan penegakan hukum yang berjalan dirasa lebih memberikan efek jera.

Keempat, libatkan komunitas. Menurut Paul B. Horton dan Chaster L. Hunt, komunitas merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Pelibatan suatu masyarakat yang tergabung dalam komunitas menjadi kunci dalam kampanye 3M. Melalui komunitas pesan-pesan kampanye 3M lebih mudah dipahami karena melibatkan sosok/tokoh tertentu dalam komunitas tersebut. Apalagi anggota komunitas biasanya lebih loyal pada komunitas tersebut, sehingga harapan kesadaran masyarakat yang bermuara pada aksi nyata masyarakat untuk menjalankan 3M akan terbentuk bukan karena paksaan.

Kelima, menggerakan buzzer internal pemerintah. Setiap ASN ikut serta bertanggungjawab menjaga citra dan reputasi pemerintah, karena ASN memiliki label representasi kinerja pemerintah dan tersebar hingga ke pelosok wilayah terpencil sekalipun.

Untuk itulah, pemerintah harus mempu mengelola sumber daya manusianya untuk ikut serta dalam mengelola komunikasi dan informasi sebagai buzzer pemerintah dengan tujuan menyampaikan kebutuhan informasi yang baik terkait dengan setiap program kerja maupun kebijakan pemerintah. ***

*Isriyati,  Pranata Humas pada Pemerintah Kabupaten Kebumen