Hotline Aduan MBG, Warga Bisa Laporkan Kasus Keracunan Atau Menu Bermasalah ke Nomor Ini
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Sab, 11 Okt 2025
- visibility 827
- comment 0 komentar
Kepala Dinkes Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar. (Foto: Humas Jateng)
Yunita mencontohkan satu kasus di Jawa Tengah, di mana BGN memutuskan menutup sementara dapur penyedia makanan dan menghentikan distribusi ke sekolah hingga ada keputusan lanjutan.
Jika SPPG ingin kembali beroperasi, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu. Ia mengajak orang tua, guru, dan penyedia makanan membuka komunikasi demi keberhasilan program.
“Ketika orang tua menyampaikan keluhan kepada guru, SPPG harus mendengarkan dan menindaklanjuti. Tetap berkoordinasi dengan Dinkes terkait kebersihan, penjamah makanan, dan sarana pendukung,” ujar Yunita.
Percepat Penerbitan SLHS Bagi SPPG
Pemprov Jateng juga mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Meski dipercepat, proses tetap melalui pemeriksaan ketat sesuai standar keamanan pangan.
Pemeriksaan SLHS mencakup inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, dapur, hingga distribusi. Selain itu, SPPG wajib mengikuti pelatihan kebersihan bagi seluruh penjamah makanan.
Sebagian besar SPPG telah menyelesaikan IKL. Yunita optimistis jumlahnya meningkat hingga akhir Oktober.
Ia mendorong SPPG tetap terbuka dan aktif berkoordinasi dengan Dinkes setempat.
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025, seluruh SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi. SPPG yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS diberikan waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat tersebut. Makin Tahu Indonesia
Saat ini belum ada komentar