Dugaan Skandal Perselingkuhan, Warga Adimulyo Tuntut Mundur Kades

ADIMULYO (KebumenUpdate.com) – Puluhan warga Desa/Kecamatan Adimulyo, Kebumen menggelar aksi unjukrasa di depan balai desa setempat, Kamis 2 Juli 2020. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya lantaran diduga terlibat skandal perselingkuhan dengan warganya sendiri.

Pantauan di lapangan, warga mulai berdatangan ke balai desa sekira pukul 10.00 wib. Warga datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar kepala desa mundur. Salah satu spanduk bertuliskan “Kepala Desa itu Ngayomi Bukan Ngeloni”.

Kepala Desa Dinilai Coreng Nama Baik

Aksi demo mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP Kebumen. Perwakilan warga diperkenankan masuk ke kantor desa untuk melakukan pertemuan dengan pemerintahan desa. Turut hadir perwakilan Muspika Adimulyo, Dispermades PPPA, dan kepolisian.

Koordinator aksi, Rasidin menyampaikan bahwa dugaan perselingkuhan Kepala Desa Mulyono dengan salah satu warga SNK (29) dinilai sangat mencoreng nama baik. Terlebih ini dilakukan terhadap warganya sendiri yang masih berstatus istri orang lain.

“Warga juga mendapati adanya bukti pernikahan siri keduanya. “Kades harus memberikan contoh baik, bukan sebaliknya,” katanya.

Minta Kades Mundur dari Jabatannya

Rasidin menyampaikan bahwa dugaan perselingkuhan kades diketahui sudah berlangsung sejak lama. Bahkan diakuinya, ada bukti pernikahan siri antara kades dengan SNK yang dilaksanakan di hadapan salah satu tokoh agama.

“Kami meminta agar kepala desa mundur dari jabatannya karena tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat,” katanya.

Kuasa Hukum warga, Yuli Ikhtiarto menambahkan, tuntutan masyarakat hanyalah agar kepala desa mundur dari jabatan. Terkait dengan permasalahan keluarga, pihak suami dari SNK telah melaporkan proses hukum ke kepolisian.

“Warga akan terus menyuarakan aspirasi jika tuntutan masyarakat tidak terealisasi. Ratusan warga telah menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepala desa atas perbuatannya,” tegasnya.

Mulyono Menuding Adanya Kepentingan Politis

Dimintai konfirmasi terkait hal itu, Kades Mulyono menyampaikan bahwa permasalahan tersebut telah terselesaikan secara kekeluargaan antara BPD, RT, RW. Namun demikian terkait tuntutan warga, dia menegaskan membutuhkan mekanisme sesuai ketentuan yang ada.

“Kami berharap BPD dalam mengambil keputusan tidak berat sebelah,” imbuhnya.

Sebaliknya, Mulyono justru menuding bahwa tuntutan mundurnya dirinya dari jabatan lantaran adanya kepentingan politis. Para rival politik saat pemilihan kepala desa tahun 2019 silam sengaja mendorong agar warga menuntut mundur.

“Saya meminta masyarakat dapat menghargai proses hukum yang tengah berjalan,” ujarnya. (srt)