KEBUMEN (KebumenUpdate) – Pemkab Kebumen mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan gerakan ‘People Power’. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dalam acara buka puasa bersama dan tasyakuran bersama Nahdatul Ulama Kebumen di Rumah Dinasnya, Sabtu (19/5) sore.
Gerakan yang telah diganti namanya oleh inisiator ‘People Power’ Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat, menurut Wakil Bupati Kebumen adalah ajakan yang tidak sehat.
Meski telah berubah nama dan dikemas dalam nama baru, gerakan kedaulatan rakyat atau people power adalah tindakan yang menciderai proses demokrasi yang telah digelar pada Pemilu 2019.
Pemerintah Kebumen yakin, kegiatan itu adalah aksi tidak menghormati proses demokrasi yang ada, dengan dasar yang tidak jelas.
Menyikapi hal itu, Arif percaya dengan Ormas Islam yang ada di Kebumen, maka Kebumen akan aman. Ia juga yakin, warga masyarakat Kebumen satupun tidak akan mengikuti kegiatan yang dapat memecah belah persatuan Indonesia itu.
Deklarasi penolakan diserukan oleh Arif, dan diikuti seluruh peserta yang hadir diantara para pengurus PCNU Kebumen dan MWC NU maupun jajaran Rais Syuriah PCNU Kebumen.
“Kami menolak keras upaya pemecah belah bangsa yang sekarang sedang digaungkan dengan istilah people power. Kami menolak, kami menolak, kami menolak,” seru Wakil Bupati.
Iapun mengajak kepada seluruh masyarakat Kebumen untuk tetap menghormati keputusan hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU.
Senada diungkapkan Bupati Kebumen Yazid Mahfudz yang turut hadir dalam kegiatan itu, ia meminta kepada semua pihak agar sabar menunggu keputusan KPU. Pasca Pemilu diperlukan kegiatan untuk perekat kebersamaan sekaligus peneguh persatuan. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar.
“Tidak ada pilihan yang lebih baik bagi kita selain terus menebar kebaikan. Yang harus kita lakukan adalah merangkai kemajemukan menjadi kekuatan dan sinergi yang indah,” pungkas Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.
Suara Banser
Senada, ribuan Banser Kebumen menolak gerakan “People Power”. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kasatkorcab Banser Kebumen Masngut, Jumat (17/5). Dia bersama kurang lebih 5000 Banser yang ada di Kebumen secara tegas menolak gerakan yang dinilai sebagai tindakan inkonstitusional itu.
“Banser Kebumen satu suara. Kami menolak gerakan itu (People Power). Saat ini kami memiliki 3000 anggota Banser yang terdaftar, dan kurang lebih 2000an Banser belum belum diresmikan. Total di Kebumen ada kurang lebih 5000 Banser,” jelas Masngut.
Selanjutnya jika diperlukan, para Banser yang ada di Kebumen siap digerakkan kapan saja untuk ikut menolak gerakan People Power yang didengungkan oleh sekolompok orang karena ketidak puasan dengan proses demokrasi yang telah berjalan di Pemilu 2019.
Mengenai “people power” menurutnya sangat meresahkan sekali. Selain mengganggu kedaulatan NKRI, gerakan itu juga mengganggu ketertiban masyarakat.
“Kami siap, kami tidak mundur, bahkan sampai titik darah penghabisan. Kami siap bergabung dengan TNI maupun Polri untuk masalah ini,” ungkapnya.
Dia mengatakan di dalam tubuh Banser terdapat berbagai perguruan pencak silat termasuk Pagar Nusa. Kemampuannya siap digunakan jika suatu saat negara memanggilnya.
Ketua Pagar Nusa Kebumen Kiai Asyhari Muhammad Al Hasani, secara tegas mengatakan tidak kepada gerakan people power itu. Ia bersama para pendekar Pagar Nusa satu suara untuk melaknat bahkan mengutuk tindakan “people power” yang akan dilakukan oleh sekelompok orang untuk melemahkan pemerintahan RI.
“People power adalah gerakan inkonstitusional dan gerakan provokasi. Kami sebagai pendekar pagar nusa sangat tidak sependapat gerakan tersebut,” kata Ketua Pagar Nusa Kebumen yang akrab dipanggil Gus Hari.
Selanjutnya dia bersama dengan kurang lebih 1.500 pendekar Pagar Nusa siap bergabung bersama dengan TNI maupun Polri untuk mengawal keamanan atas kegiatan itu. (ndo)
