KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Meskipun mengalami penurunan, prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen masih cukup tinggi. Tahun 2017 mencapai 28,50 persen, menurun pada 2018 sebesar 21,70 persen.
Sedangkan, per 31 Agustus 2019, dari 53.083 balita yang terdata, terdapat 10.192 balita stunting. Dengan rincian 3.311 balita sangat pendek, dan 6.681 balita pendek. Atau angka prevalensi stunting tahun 2019 sebesar 19,20 persen.
Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz mengatakan, pemerintah daerah segera menyusun regulasi dan kebijakan penurunan stunting. Kemudian, perbaikan manajemen data, dan melakukan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui 12 perangkat daerah yang terkait.
Baca Juga: Kader Kesehatan Ikuti Jambore di Puskesmas Kebumen III
“Kecamatan dan pemerintah desa melakukan internalisasi aksi penurunan stunting dalam dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes) dan dokumen penganggaran desa APBDes,” ujar Bupati saat penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Kebumen pada Rembuk Stunting Kebumen 2019 di Ruang Jatijajar Komplek Pendopo Rumdin Bupati, Kamis (19/9/2019).
Lebih lanjut, Yazid Mahfudz menyampaikan bahwa pada rancangan RPJMN 2020-2024 di sektor kesehatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Sejalan dengan itu, dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 Pemkab Kebumen berkomitmen untuk mendukung prioritas penurunan stunting. Tiga dari 26 indikator kinerja utama daerah terkait dengan stunting yakni angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan.
“Rembuk Stunting ini adalah tahapan penting dalam aksi konvergensi penurunan stunting,” kata Yazid Mahfudz berharap masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pola asuh dalam keluarga.
Hadir pada acara itu, Kepala Bap3da Pudji Rahaju, Kepala Dinas Kesehatan dr Y Rini Kristiani, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan La Ode Haslan, para camat, pimpinan OPD, aktivis perempuan, BUMN/BUMD hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Baca Juga: Lahir Prematur, Bayi 900 Gram Dirawat di RSUD dr Soedirman. Bagaimana Kondisinya Sekarang?
Selanjutnya, Gus Yazid menambahkan, target pelayanan agar memenuhi cakupan minimal pada lokus dan memenuhi standar kualitas. Integrasi pembiayaan juga mutlak diperlukan baik anggaran yang bersumber dari APBN/Dana Transfer, APBD Provinsi, APBD, Dana Desa, dan CSR dalam upaya penurunan stunting.
“Komitmen bersama dalam upaya penurunan stunting harus kita bangun,” tegasnya.
LSM mempunyai peran dalam promosi pola hidup bersih dan sehat maupun edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak awal. Serta melakukan pendampingan kepada desa dalam internalisasi upaya penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
Begitu juga dunia usaha diharapkan dukungan dalam prioritas kegiatan CSR bidang kesehatan terintegrasi dalam upaya penurunan stunting. Penelitian atau kajian akademis dari perguruan tinggi menjadi poin penting dalam membantu pemerintah daerah menyusun analisis. Serta kebijakan berbasis data empiris maupun evaluasi kegiatan penurunan stunting.
“Dengan sinergi dan kolaborsi ini, kita maksimalkan upaya untuk mengatasi dan mencegah stunting di Kabupaten Kebumen,” tandasnya. (ndo)
