Hari Otonomi Daerah 2026, Gubernur Jateng Tegaskan Birokrasi Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
- account_circle Anindya Astadewi
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 164
- comment 0 komentar
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyerahkan penghargaan yang diterima Sekda Kebumen Edi Rianto. (Foto: Humas Jateng)
SEMARANG (KebumenUpdate.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan pada peringatan Hari Otonomi Daerah (HOD) ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur, Senin 27 Mei 2026.
Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Ia menyebut, pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan riil warga. “ASN pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Maka pelayanan publik harus memberi dampak nyata,” ujarnya.
Menurutnya, peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama dalam fungsi koordinasi dan pengawasan.
Luthfi juga menekankan pentingnya penerapan konsep collaborative government guna memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Ia menilai, keselarasan tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.
“Perencanaan dan anggaran harus selaras dari pusat sampai daerah. Karena itu, Musrenbang tidak hanya top down, tetapi juga bottom up,” katanya.
Ia menambahkan, Musrenbang yang dijadwalkan pada 28 April 2026 menjadi forum strategis untuk memastikan integrasi kebijakan pembangunan lintas wilayah.
Pentingnya Kemandirian Fiskal Daerah
Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui sinergi antardaerah. Ia mendorong kabupaten dan kota untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah masing-masing.
Beberapa kawasan aglomerasi seperti Solo Raya, Pekalongan Raya, dan Semarang Raya disebut sebagai simpul penting penguatan ekonomi regional.
“Setiap daerah harus memiliki hub ekonomi agar mampu mendorong kemandirian dan menciptakan pertumbuhan baru,” tegasnya.
Dalam konteks pemerataan pembangunan, Luthfi mengingatkan agar tidak ada ego sektoral antarwilayah. Pemerintah provinsi, kata dia, akan berperan sebagai koordinator untuk memastikan pembangunan berjalan merata.
- Penulis: Anindya Astadewi
- Editor: Hanny Garnet
Saat ini belum ada komentar