Regresi Demokrasi: Analisis Kritis Fenomenologi Pemilihan Eksekutif oleh Legislatif di Indonesia

Saat itu, DPRD menjadi alat untuk memperkuat otoritas pusat dan mempertahankan kekuasaan tanpa mempertimbangkan keinginan masyarakat lokal. Kembali ke mekanisme ini bisa dianggap sebagai kembalinya pola sentralistik. Dalam fenomenologi, sangat penting untuk memahami bahwa pengalaman historis membentuk struktur makna yang sulit dilepaskan dan memengaruhi cara masyarakat melihat demokrasi. Dalam situasi seperti ini, kembalinya pemilihan legislatif untuk kepala daerah dapat mengakibatkan trauma politik yang telah lama terjadi.

Kedua, Keterputusan Hubungan Rakyat dan Pemimpin. Fenomenologi Husserl membantu kita memahami keterputusan yang terjadi ketika rakyat tidak dapat memilih pemimpin mereka secara langsung. Selama pemilihan langsung, rakyat memiliki hubungan langsung dengan pemimpin yang mereka pilih, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam politik secara substantif dan personal. Namun, ketika hak ini dialihkan kepada legislatif, hubungan ini menjadi tidak langsung, menciptakan jarak antara rakyat dan pemimpinnya.

Menurut Diamond (1999), demokrasi yang efektif membutuhkan keterlibatan langsung rakyat dalam proses politik, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan legitimasi. Keterputusan ini dapat menyebabkan apatisme politik karena masyarakat merasa tidak dapat memilih pemimpin mereka.

Ketiga, Potensi Distorsi Kekuasaan dan Penguatan Oligarki. Penting untuk melihat struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik fenomena dalam fenomenologi. Pemilihan legislatif memungkinkan distorsi kekuasaan, di mana kepentingan partai, lobi politik, dan transaksi uang lebih banyak memengaruhi keputusan daripada keinginan rakyat. Menurut Winters (2011), oligarkis yang menggunakan institusi politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka sering merusak demokrasi Indonesia.

Korupsi politik lebih mungkin terjadi selama proses pemilihan legislatif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Buehler (2009) menemukan bahwa dalam beberapa daerah di Indonesia, pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah sering kali diwarnai oleh jual beli suara. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Keempat, Krisis Legitimasi dan Kepercayaan Publik: Keputusan untuk mengalihkan pemilihan legislatif dapat mengancam legitimasi. Pemimpin yang dipilih melalui proses yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung cenderung tidak memiliki dukungan masyarakat yang luas. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas orang Indonesia masih mendukung sistem pemilihan langsung karena dianggap lebih mudah dan menggambarkan kehendak rakyat.

Kepercayaan publik terhadap proses politik dapat menurun drastis jika hak ini diambil. Menurut fenomenologi, krisis legitimasi ini menunjukkan perselisihan antara kedaulatan rakyat, yang merupakan inti dari demokrasi, dan cara kekuatan politik elitis mengubahnya. Jika prinsip ini dilanggar, rakyat kehilangan rasa tanggung jawab atas proses politik, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik.

Kritik terhadap Keputusan Pemilihan Legislatif

Fenomena pemilihan eksekutif legislatif adalah regresi demokrasi, di mana proses yang dahulunya memungkinkan partisipasi publik kembali menjadi proses yang terbatas. Dengan bantuan fenomenologi Husserl, kita dapat menemukan makna mendalam dari fenomena ini, yang pada dasarnya adalah pergeseran kekuasaan dari rakyat ke sekelompok elit politik. Pertanyaan tentang transparansi juga muncul sebagai akibat dari langkah ini. Meskipun tidak ideal, pemilihan langsung memiliki sistem pengawasan publik yang lebih kuat. Proses pemilihan legislatif menjadi lebih tertutup dan masyarakat sulit mengetahuinya. Hal ini memungkinkan praktik korupsi, seperti yang terjadi selama Orde Baru, ketika kepentingan sempit kelompok tertentu sering menentukan keputusan politik (Buehler, 2009).

Keputusan ini juga dapat memperburuk pendidikan politik masyarakat. Pemilihan langsung memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah memungkinkan orang-orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam memahami masalah politik, mendapatkan informasi tentang profil kandidat, dan membuat keputusan yang cerdas. Pada akhirnya, masyarakat akan kehilangan kesempatan ini jika pemilihan diserahkan kepada legislatif.

Langkah mundur yang membahayakan demokrasi Indonesia adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada legislatif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl, kita dapat melihat bahwa keputusan ini tidak hanya mengubah prosedur tetapi juga mengancam kedaulatan rakyat, inti dari demokrasi. Demokrasi adalah pengalaman kolektif rakyat untuk terlibat dalam proses politik yang memengaruhi kehidupan mereka, bukan hanya prosedur.