Pilbup dan Pendidikan Politik Warga NU

Oleh: Dr Imam Satibi*

KETERLIBATAN politik NU bersama organisasi keagamaan yang lain seperti Muhamadiyah dll telah dimulai jauh semenjak Indonesia sebelum merdeka yakni tepatnya era kolonial. Sampai saat ini relasi NU dan negara tidak dapat dipisahkan demikian pula organisasi keagamaan yang lain.

Apapun diksi yang digunakan baik istilah politik kebangsaan, politik keumatan, siyasah yang lain atau juga civil relegion, civic NU dan sebutan lainya itu hanya kemasan saja yang berbeda. Karena esensi politik adalah relasi kekuasaan.

Dialektika NU dan politik bisa jadi menurut sebagian penafsir telah diakhiri semenjak khithoh 1926 di Situbondo. Hal itu tidak salah jika diartikan politik itu partai. Namun demikian diskursus relasi NU dan kehidupan politik tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan praktinya.

Misalkan yang baru-baru ini terjadi bagaimana warga NU secara all out mendukung Jokowi dalam Pilpres karena menggandeng tokoh dan struktural PBNU beliau KH Maruf Amin sebaga Rois Am pada saat itu.

Sahwat politik tidak bisa dinafikan. Demikian pula yang mengklaim tokoh NU di kubu sebelah. Dinamika yang lain pun terjadi secara lokal di basis-basis daerah kantong NU dalam menghadapi Pilgup dan Pilbup. Hal yang sama juga dilakukan organisasi keagamaan yang lain.

Berbagai narasi pun dibangun sebagai wujud peran organisasi baik sebagai pressure group maupun interest group di daerah. Dalam konteks itu organisasi sebesar NU tentu tidak bisa cuek dan masa bodoh dengan lingkungan daerah sendiri.

Berkontribusi Lebih Besar

Keterlibatan NU dalam politik tentunya bukan sekadar dukung mendukung melainkan ingin berkontribusi lebih besar dalam manajemen berbangsa dan bernegara secara santun dalan bingkai mabadi khoerul umah dan Islam rohmatan lil’alamin.

Dalam hubungan dengan ormas lain tentunya bagian yang tidak terpidahkan dari fastabiqul khoirot. Sangat naif jika organisasi sosial apapun bersikap apatis terhadap kehidupan yang menyangkut warganya. NU sebagai bagian dari civil religion tentunya akan selalui beririsan dengan persoalan-persoalan isu daerah baik yang strategis maupun praktis seperti halnya Pilbup.

Strategi sebagai motor moderasi dan kemaslahatan umat tentunya harus ditransformasikan dalam kepemimpinan dan manajemen risiko daerah. Persoalan persoalan daily seperti halnya kemiskinan, kriminal, kualitas keberagamaan, penyelenggaraan pendidikan dan pemerataan sumberdaya serta pembangunan fisik adalah bagian sinergitas program yang harus beriringan.

Panggilan-panggilan itulah yang menjadi bagian dan harus direfleksikan dalam hajat lima tahunan Pilkada.

Baca Juga: Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Politik Praktis Dinilai Sebuah Kemunduran

Pilbup atau Pilkada bagi warga daerah merupakan sesuatu yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan Pilpres maupun Pileg atau Pilgub sekalipun. Hal ini sangat bersentuhan langsung baik terkait prestise daerah maupun establish suatu daerah. Lebih-lebih di dalam suatu daerah yang terpapar kemiskinan dan barrier pembangunan lainnya.

NU sebagai bagian civil society harus mengambil momentum sebagai media melakukan civic education sehingga warganya memiliki sense of belonging pada kemajuan daerahnya.

Kepemimpinan daerah (bupati) memiliki peran yang sangat efektif dan menentukan keberlangsungan progres ke depan. Sehingga tidak salah jika aliran dukungan ide, gagasan, konsep maupun dukungan politik menjadi hal yang rasional dan tidak bisa dihindari.

Demikian pula control dalam narasi kritik juga akan dilakukan oleh kelompok yang aspirasi berbeda. Ini akan muncul sebagai sikap politik dari kubu yang berbeda dan bukan sebagai control moral yang tanpa interest.
Di sinilah pentingya sikap bijak dan awareness dalam bingkai toleransi lokal yang tidak perlu disikapi berlebihan.

Seiring berakhirya hajat dipastikan masyarakat akan kembali dalam tatanan normal dan utuh dalam satu keputusan akhir. Sebagai bangsa yang berjiwa besar tentunya akan mengembalikan segala dinamika secara proporsional, yakni ada kalanya berpolitik dan ada saatnya harus normal dalam cultural habit.

Kedewasaan berpolitik adalah kunci dari local wisdom sebagai karakter jati diri daerah. Sekian maturnuwun.

*Dr Imam Satibi, Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen