Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Politik Praktis Dinilai Sebuah Kemunduran

  • Whatsapp
Direktur Kantor Bantuan Hukum Kebumen Dr H Teguh Purnomo. (Foto: Istimewa)
Direktur Kantor Bantuan Hukum Kebumen Dr H Teguh Purnomo. (Foto: Istimewa)

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Keterlibatan ormas keagamaan yang selama ini diharapkan netral dalam dukung mendukung calon dan terlibat langsung dalam politik praktis dinilai sebuah kemunduran dalam perpolitikan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Kantor Bantuan Hukum Kebumen Dr H Teguh Purnomo. Ormas keagamaan diharapkan tidak terlibat dukung mendukung.

Berita Lainnya

“Apalagi dilakukan secara vulgar seperti yang dilakukan pengurus NU di sebuah lembaga pendidikan IAINU Kebumen beberapa hari lalu,” ujar Teguh Purnomo, Minggu 26 Juli 2020.

Lebih Baik Jika Rakyat Diberi Alternatif Pilihan

Iklim politik yang ada di Kebumen saat ini patut disayangkan. Meski tidak ada larangan bagi pimpinan parpol ramai-ramai mengusung sepasang bakal calon tertentu. Tapi akan lebih baik jika rakyat diberi alternatif pilihan yang lain. Ini akan lebih melegitimasi calon terpilih nantinya.

“Begitu juga dengan para pimpinan parpol yang sampai saat ini tidak atau belum mengusung dan atau mendukung calon alternatif patut dipertanyakan,” imbuh Ketua Kebumen Lawyer Club (KLC) dan dosen beberapa perguruan tinggi tersebut.

Langkah Curang Elit Partai Diamini Penyelenggara Pemilu 

Mantan Ketua KPU Kebumen, KPU Jateng dan Bawaslu Jateng tersebut menilai penundaan pelaksanaan Pilkada dari bulan September ke bulan Desember 2020 yang tidak dibarengi dengan penundaan kesempatan calon perseorangan merupakan langkah curang dari elit partai yang diamini oleh penyelenggara pemilu yang miskin visi.

Isu rekruitmen penyelenggara yang sarat dengan campur tangan ormas keagamaan tertentu dan partai yang berkuasa sudah mulai terjawab. Yakni dengan fenomena politik dan hukum yang ditampilkan beberapa waktu terakhir ini.

Bisa Jadi Parpol dan Ormas Tercerabut dari Akarnya

Bisa jadi, kata Doktor Pemilu lulusan Universitas Sultan Agung Semarang itu, secara nyata partai politik dan ormas telah tercerabut dari akarnya yaitu masyarakat. Jadi jangan heran jika pada saatnya kemenangan pilihan rakyat bukanlah diukur dan dilihat seberapa banyak partai pengusung dan pendukung maupun ormas pendukungnya.

“Kita tunggu peradilan rakyat yang akan diketuk di TPS medio Desember 2020 mendatang,” ujarnya. (ndo)

Berita Terkait