Integritas, Fondasi Kepemimpinan Peradilan

Mengapa Kepemimpinan yang Berintegritas Menentukan Wajah Peradilan Kita?

SETIAP tahun, berbagai survei mengingatkan kita bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih perlu terus dipupuk. Ini bukan semata soal kekurangan aturan, sebab perangkat hukum kita sudah cukup lengkap, melainkan soal bagaimana nilai-nilai dalam aturan itu benar-benar hidup dalam keseharian institusi. Pertanyaannya bukan lagi “mengapa kepercayaan itu belum sepenuhnya pulih”, melainkan “apa yang bisa diperkuat lebih dulu agar tren ini terus membaik”.

Salah satu jawaban paling mendasar, sederhana namun sering dilupakan, ada pada kualitas kepemimpinan dan satu unsur di dalamnya yang tidak tergantikan: integritas.

Integritas semestinya tidak diperlakukan sebagai pelengkap normatif, semacam nilai luhur yang ditempel di dinding ruang tunggu. Integritas adalah kompetensi kepemimpinan yang nyata, yang ikut menentukan apakah sebuah pengadilan berjalan adil sekaligus dipercaya publik. Tanpa fondasi ini, upaya reformasi birokrasi sehebat apa pun akan sulit membekas secara mendalam.

Pemimpin yang Diuji, Bukan Sekadar Dipercaya

Ilmu kepemimpinan modern lama menjelaskan ini. Pakar kepemimpinan transformasional James MacGregor Burns menekankan bahwa pemimpin sejati tidak berhenti pada memberi target, tetapi menarik orang-orang di sekitarnya ke standar moral yang lebih tinggi  dan itu hanya mungkin jika si pemimpin sendiri lebih dulu menjadi contoh yang bisa dipercaya.

Robert Greenleaf, lewat gagasan servant leadership, menambahkan bahwa pemimpin yang sebenarnya adalah mereka yang menaruh kepentingan institusi dan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Dalam dunia pengadilan, ini bukan teori yang jauh dari kenyataan: seorang ketua pengadilan yang melayani  bukan sekadar memerintah  akan membentuk lingkungan kerja yang mendorong stafnya bertindak adil, bukan sekadar takut pada atasan.

Sosiolog Philip Selznick menyebut institusi semacam ini sebagai “organisasi berkarakter”  lembaga yang punya pegangan nilai yang tidak mudah goyah meski digoyang tekanan dari luar. Karakter seperti itu hanya tumbuh kalau pemimpinnya, dari hari ke hari, mempraktikkan integritas dalam keputusan-keputusan kecil sekalipun, bukan hanya saat sedang diawasi.

Kepercayaan yang Dibangun Pelan, Dijaga Bersama

Kepercayaan publik terhadap pengadilan dibangun pelan-pelan, lewat ratusan putusan yang adil dan ratusan pelayanan yang transparan. Namun kepercayaan semacam ini juga rentan, dan bisa terganggu signifikan hanya karena satu persoalan integritas di level pimpinan. Psikolog menyebut kecenderungan ini sebagai negativity bias kecenderungan manusia memberi bobot lebih berat pada satu kabar buruk dibanding banyak kabar baik yang menyertainya.

Itulah sebabnya menjaga integritas di level pimpinan bukan sekadar urusan pribadi sang pemimpin. Riset Transparency International pada 2020 menemukan kaitan kuat antara persepsi publik atas integritas pimpinan lembaga hukum dan tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Artinya, menjaga integritas pemimpin sama dengan menjaga nama baik ribuan hakim dan staf yang setiap hari bekerja dengan jujur.

Mendukung Sistem agar Semakin Berpihak pada Kejujuran

Penting juga untuk jujur mengakui konteks struktural yang melingkupi kepemimpinan di lembaga peradilan. Banyak pemimpin bekerja dalam sistem yang masih bisa diperkuat lebih jauh: hierarki yang cenderung kaku, mekanisme saling mengawasi antar-sesama pejabat yang masih bisa ditingkatkan, serta tekanan tak resmi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil perkara.

Justru karena itulah pemimpin berintegritas menjadi makin penting: ia dibutuhkan untuk terus mendorong sistem ke arah yang lebih baik, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan keadaan. Ini bukan alasan untuk pesimis, melainkan pengingat bahwa kepemimpinan semacam itu membutuhkan dua modal sekaligus karakter pribadi yang kukuh, dan keberanian untuk mendorong perbaikan dari dalam institusi.

Tiga Hal yang Bisa Mulai Diukur

Dari semua itu, setidaknya tiga hal bisa mulai ditata serius di lembaga peradilan. Pertama, keteladanan: pemimpin harus menunjukkan bahwa aturan berlaku sama untuk semua orang, termasuk dirinya. Ini bukan soal tidak pernah salah, tapi soal berani mengakui salah ketika itu terjadi.

Kedua, keterbukaan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dibuat diam-diam tanpa dasar yang jelas selalu membuka pintu bagi kecurigaan dan, pada akhirnya, korupsi. Ketiga, keberanian menolak tekanan. Integritas tidak diuji saat semua berjalan mudah, melainkan saat ada desakan untuk berkompromi baik dari atasan maupun dari pihak luar yang berkepentingan. Pemimpin yang berani menolak intervensi semacam itu adalah mereka yang benar-benar menjaga fondasi hukum negeri ini.

Integritas sebagai Syarat, Bukan Sekadar Pelengkap

Reformasi birokrasi akan jauh lebih bermakna bila berjalan seiring dengan transformasi kepemimpinan yang substansial, bukan hanya bertumpu pada aturan baru dan SOP yang lebih tebal. Pemimpin yang berintegritas bukan sekadar pemimpin yang “baik” secara moral ia adalah pemimpin yang juga efektif dalam menjalankan institusi.

Integritas layak ditempatkan bukan sebagai nilai tambahan yang boleh ada atau tidak, melainkan sebagai syarat utama, sejajar dengan kecakapan manajerial dalam menentukan siapa yang layak memimpin lembaga yang menjadi tumpuan rasa keadilan warga negara. Mendorong proses rekrutmen dan penilaian pemimpin di lembaga peradilan agar semakin menjadikan integritas sebagai ukuran yang nyata dan terukur adalah langkah yang patut terus diperjuangkan bersama. *** Makin tahu Indonesia

Ronaldo D. Ginola adalah mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Putra Bangsa Kebumen.