Pertemuan Rutin Kades se-Kecamatan Klirong Bahas Persoalan Sampah hingga Jalan Rusak

KLIRONG (KebumenUpdate.com) — Kecamatan Klirong yang menaungi 24 desa secara rutin menggelar pertemuan bulanan guna mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, serta berbagi informasi antar-pemerintah desa. Pertemuan pada bulan Juli berlangsung Jumat, 31 Juli 2026, bertempat di kediaman Kepala Desa Klegenwonosari.

Agenda silaturahmi kali ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani. Kehadiran Bupati dimanfaatkan secara optimal oleh para kepala desa sebagai ajang penyampaian aspirasi, usulan program, serta dialog interaktif terkait berbagai permasalahan pembangunan di tingkat desa.

Membuka acara dalam suasana yang santai dan non-formal, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan bahwa kunjungannya ke Klirong tidak datang sendiri, melainkan sengaja memboyong sejumlah kepala dinas terkait agar setiap pertanyaan dan kendala yang dihadapi para kepala desa dapat langsung terjawab di tempat tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.

“Meskipun acara ini santai dan tidak formal, tapi saya membawa kepala dinas. Jadi, kalau ada pertanyaan bisa langsung terjawab. Pasti ada keinginan-keinginan warga; mungkin ada yang bisa terlaksana, ada juga yang belum. Nanti biar kepala dinas yang menerangkan secara teknis,” ujar Bupati.

Ia juga mengajak seluruh kepala desa untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kebumen secara sinergis, di mana kepala desa fokus membangun di tingkat desa sementara dirinya menggerakkan pembangunan di tingkat kabupaten.

Selain itu, bagi desa-desa yang belum memiliki kendaraan operasional, Bupati turut memberikan tips dengan mengoptimalkan keikutsertaan dalam ajang Lomba Desa, karena melalui kompetisi tersebut, jika seluruh persyaratan terpenuhi, potensi untuk menang dan membawa pulang hadiah mobil operasional desa terbuka sangat besar.

Sesi dialog diisi dengan berbagai pertanyaan dari para kepala desa, salah satunya datang dari Kades Bumiharjo yang mengangkat isu penanganan sampah di wilayahnya sekaligus memohon pengadaan kontainer sampah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga melalui pemilahan dari rumah tangga.

“Sampahnya dipilah; sampah organik bisa dijadikan pupuk, sementara sampah anorganik bisa dijual. Kalau pengadaan kontainer, terang saja kami tidak bisa memenuhinya. Di Kebumen kota saja banyak yang sudah ditarik kontainernya,” jelas Bupati.

Sementara itu, perihal jalan poros desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa turut menjadi topik pembahasan hampir seluruh kepala desa.

Terkait kerusakan struktur di bawah jembatan Kali Lukulo yang berada di perbatasan Desa Muktisari dan Kedungwinangun, Bupati menyatakan akan segera melaporkannya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Adapun mengenai fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tambakprogaten yang kekurangan ruang kelas, Bupati menyarankan agar pihak desa segera mengajukan proposal resmi kepada Dinas Dikpora dengan tembusan langsung kepada dirinya.

Menanggapi berbagai pertanyaan teknis seputar infrastruktur, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kebumen, Joni Hernawan, yang turut mendampingi Bupati, memberikan penjelasan komprehensif.

Menjawab pertanyaan mengenai ruas jalan di utara Pasar Bodo, Jogosimo, yang menyisakan sekitar 50 meter belum diperbaiki sementara arah ke utaranya sudah mulus, Joni menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti sengaja disisakan, melainkan memang batasan kontrak pengerjaannya sampai di titik tersebut, dan pihaknya berjanji akan mengecek kembali kemungkinan pengerjaannya tahun ini atau tahun depan.

Mengenai persoalan sampah, Joni yang pernah bertugas di Dinas Lingkungan Hidup menyarankan agar volume sampah yang dibuang ke TPA ditekan seminimal mungkin dengan mencontoh bank sampah yang berhasil diterapkan oleh warga Desa Jatimulyo di Petanahan atau Kelurahan Panjer di Kebumen.

Joni juga menambahkan bahwa mekanisme pembangunan jalan tidak bisa serta-merta diusulkan hari ini lalu dibangun tahun depan karena APBD bukanlah anggaran perusahaan swasta.

Saat ini pembahasan R-APBD 2027 sedang berjalan, sehingga usulan yang belum masuk pada tahun 2027 paling cepat baru dapat direalisasikan pada tahun 2028.

Lebih lanjut, Joni memaparkan sejumlah perencanaan strategis, seperti ruas Kedungwinangun hingga Bendogarap yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027, serta lanjutan ruas Soka hingga Klirong pada tahun 2027 dengan prioritas titik kerusakan parah di sekitar wilayah Dorowati yang mencakup tiga lokasi di Klirong.

Sementara untuk usulan jalan poros desa tahun 2026, beberapa di antaranya telah dievaluasi oleh KPK sehingga pengajuan proposal wajib masuk sebelum penetapan RKPD, yang menuntut kesabaran dan keikhlasan semua pihak.

Menutup sesi diskusi, Joni memaparkan data mengenai tren kenaikan porsi anggaran infrastruktur di Kabupaten Kebumen.

Pada awal masa jabatan Bupati Lilis di tahun 2025, porsi anggaran jalan tercatat sebesar Rp51 miliar, yang kemudian melonjak drastis di APBD Perubahan menjadi Rp160 miliar, dan kembali meningkat menjadi Rp170 miliar pada tahun 2026, membuktikan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur secara bertahap.

“Dulu saat awal saya menjabat, porsi anggaran jalan kecil dan kritikan di medsos begitu ramai. Sekarang anggaran jauh lebih besar, dan kritikan di medsos tetap ramai. Kalau kami membangun di Klirong, warga Karangsambung protes kenapa di selatan terus. Membangun di Kecamatan Ayah sisi barat, warga sisi timur protes. Tapi pada intinya, keinginan dan realisasi perbaikan infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkas Joni. **Makin Tahu Indonesia