Ini Kebijakan Khusus BPJS Kesehatan Terkait Corona

  • Whatsapp
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. (Foto: Istimewa)

JAKARTA (KebumenUpdate.com) – BPJS Kesehatan mulai Selasa, 17 Maret 2020 memberlakukan kebijakan khusus terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kebijakan tersebut sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan langkah-langkah preventif di lingkungan kantor BPJS Kesehatan. Protokol penanganan virus corona di ruang kerja dan area publik, seperti pengukuran suhu badan pegawai dan pengunjung, penyediaan hand sanitizer, masker, dan melakukan disinfeksi setiap hari di area kantor.

Berita Lainnya

“Kami juga menerapkan work from home (WFH) bagi pegawai dengan kriteria tertentu, terutama pegawai yang sehari-harinya menggunakan transportasi publik.  Kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas video conference untuk berkoordinasi antar unit kerja,” ujar Fachmi Idris, Selasa, 17 Maret 2020.

Sejumlah Pelayanan BPJS Kesehatan Sementara Ditiadakan

Protokol layanan kepada peserta JKN-KIS di seluruh Kantor BPJS Kesehatan untuk meminimalisir kontak langsung dengan masyarakat. Sejumlah pelayanan BPJS Kesehatan sementara ditiadakan seperti pelayanan Mobile Customer Service (MCS), sosialisasi langsung melalui forum pertemuan. Juga kegiatan lainnya yang melibatkan pengumpulan banyak orang di satu lokasi.

Meski demikian, Fachmi menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses layanan JKN-KIS dengan mudah melalui alternatif kanal lainnya. Pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan di kantor cabang dan kabupaten/kota, dialihkan ke aplikasi Mobile JKN dan  Care Center 1500 400.

“Selain mencegah risiko penularan virus corona, layanan menggunakan aplikasi mempermudah peserta melakukan urusan administratif tanpa harus mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan,” terang Fachmi.

Layanan yang Dialihkan Melalui Aplikasi Mobil JKN dan Care Center

Layanan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), serta penggantian kartu hilang, dialihkan melalui aplikasi Mobile JKN. Penambahan anggota keluarga PBPU dan BP, serta perubahan identitas peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dialihkan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Baca Juga: Virus Corona dan Cara Hilangkan Gabut Libur Sekolah

Adapun untuk perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non peserta PBI, serta perubahan kelas rawat peserta PBPU dan BP, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN maupun Care Center 1500 400.

Pelayanan administrasi yang masih bisa dilakukan melalui kantor cabang dan kantor kabupaten/kota. Antara lain pendaftaran peserta baru Pekerja Penerima Upah (PPU) khusus PNS. Perubahan data peserta PBI, perubahan FKTP peserta PBI, pendaftaran bayi baru lahir peserta PBI, dan pengaduan peserta.

Pelayanan di MPP Sesuai dengan Kebijakan Pemda Setempat

Pelayanan administrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Pelayanan administrasi di rumah sakit oleh petugas BPJS SATU tetap dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi melalui aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) atau Mobile JKN.

“Pelaksanaan mekanisme kebijakan khusus ini diberlakukan sampai dengan ada kebijakan lebih lanjut terkait penanganan virus corona,” ujar Fachmi. (ndo)

Berita Terkait