Jateng Tertinggi Penyaluran Kredit Perumahan Nasional, Tembus Rp2,3 Triliun Awal 2026
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Jum, 3 Apr 2026
- visibility 781
- comment 0 komentar
Menteri PKP Maruarar Sirait bersalaman dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. (Foto: Humas Jateng)
JAKARTA (KebumenUpdate.com) – Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kinerja impresif di sektor perumahan nasional. Hingga awal April 2026, penyaluran kredit perumahan di wilayah ini mencapai Rp2,3 triliun dan menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, realisasi kredit usaha rakyat (KUR) perumahan atau kredit program perumahan (KPP) periode 1 Januari–1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah di posisi puncak nasional. Capaian ini menegaskan peran strategis provinsi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor hunian.
Kontribusi terbesar berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Kabupaten Banyumas Rp117,4 miliar, serta Kabupaten Sragen Rp115,6 miliar.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan Jawa Tengah tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam mempercepat program perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kita perlu belajar dari Jawa Tengah. Program kredit perumahan ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi nasional. Saya sangat mengapresiasi posisi Jawa Tengah sebagai yang tertinggi,” ujar Maruarar dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis 2 April 2026.
Dorong Peningkatan Target 2026 Jadi 40.000 Unit
Selain unggul dalam penyaluran kredit, Jawa Tengah juga mencatat capaian signifikan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Sepanjang 2025, realisasi program tersebut mencapai 24.470 unit dan menempatkan provinsi ini di peringkat kedua secara nasional
Pemerintah pusat pun mendorong peningkatan target pada 2026 menjadi 40 ribu unit. Dukungan ini diperkuat dengan kesiapan lahan yang dinilai paling progresif secara nasional melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
Saat ini belum ada komentar