Ini Catatan Tim Mabes Polri Terhadap Penyaluran Bansos di Kebumen
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Kam, 22 Sep 2022
- visibility 2.493
- comment 0 komentar
Tim BLT-D Satgassus TPK Pencegahan Mabes Polri foto bersama. (Foto: Dok. Pemkab Kebumen)
Agung berani menyatakan pendamping PKH dan TKSK tidak ada pengawasan, mereka mengelola sendiri dana Bansos dari pusat. Sehingga wajar di Kebumen ada ditemukan kasus penyelewengan dana Bansos RTLH/atau Rutilahu yang kasusnya sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri.
“Yang seperti itu terjadi karena tidak ada pengawasan. Tidak ada delegasi pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Memang yang idealnya adalah karena yang diberi bantuan adalah masyarakat desa, maka perangkat desanya yang harusnya lebih mengetahui,” jelasnya.
Dinas Tak Punya Taring PKH dan TKSK
Dinas sendiri juga merasa tidak punya taring ketika ada pendamping PKH atau TKSK yang melakukan penyelewengan, karena mereka merasa digaji dari pusat, dan yang berhak memecat dirinya adalah pusat. Di sinilah kata Agung, perlu data dan penyaluran bansos yang terintegrasi.
“Jadi harusnya pemerintah daerah juga diberi kewenangan dalam penyaluran bansos ini, bukan langsung dari pusat, karena bagaimana pun daerah lebih tahu wilayah dan kondisi masyarakatnya. Saya kira ke depan baik pendataan dan penyalurannya harus terintegrasi,” tandasnya.
Baca Juga: Purna Pekerja Migran di Kebumen Dibekali Literasi Keuangan, Ini Pentingnya
Sebelumnya, Tim BLT-D Satgassus TPK Pencegahan Mabes Polri yang terdiri dari sembilan anggota telah lebih dulu bertemu Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di rumah dinas, Senin 19 September 2022 untuk melakukan koordinasi dalam memonitoring penyaluran bansos di Kebumen.
Bupati mendukung dan terbuka dengan giat yang dilakukan oleh Tim Mabes Polri selama di Kebumen. Dia menginginkan penyaluran bansos di Kebumen bisa lebih tertata dan transparan baik pendataanya maupun pengawasannya.
“Kita sudah welcome, ini dilihat, diawasi dan diberitahu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyaluran bansos ini bisa tepat sasaran, datanya tidak tumpang tindih, dan tidak ada penyelewengan. Karena bagaimana pun untuk menjadi lebih baik kita butuh masukan dan saran dari luar,” tandasnya.
Saat ini belum ada komentar