Hadapi Kenaikan Harga, Jateng Perkuat Pasokan dan Distribusi Pangan Strategis

SEMARANG (KebumenUpdate.com) – Provinsi Jawa Tengah dinilai memiliki potensi besar dalam produksi pangan strategis. Hal ini menjadi kunci utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan pangan, seperti yang ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Potensi ini terlihat dari sentra produksi berbagai komoditas vital. Sebut saja beras dari Klaten, bawang merah dari Brebes, serta cabai dari Temanggung dan Rembang. Optimalisasi potensi ini sangat penting untuk menyuplai kebutuhan daerah lain, sehingga lonjakan harga dapat dicegah.

Strategi Pemprov Hadapi Kenaikan Harga

Luthfi menegaskan pentingnya langkah konkret dan sinergis dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertajuk “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga” di Hotel GumayanSemarang, Rabu 16 Juli 2025.

“Maka kita penetrasi ke daerah lain, sehingga tidak ada inflasi terkait dengan harga itu,” ujar Luthfi.

Sebagai informasi, harga beras medium per 8 Juli 2025 rata-rata mencapai Rp 13.565, melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 12.500.

Bahkan di beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kota Pekalongan, harga beras menembus Rp 14.750 per kilogram. Kenaikan ini sejalan dengan naiknya harga gabah kering panen (GKP) petani dari Rp 6.415 menjadi Rp 6.693.

Menanggapi kenaikan harga tersebut, Luthfi menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, telah gencar melakukan operasi pasar dan mendirikan Toko TPID di 11 kabupaten/kota.

“Itu sudah berjalan. Saya sudah suruh kabupaten/kota yang lain agar mendirikan toko TPID,” ungkap Luthfi.

Selain itu, Pemprov terus mendorong penguatan kemitraan melalui skema champion komoditas seperti bawang merah dan cabai rawit. Saat ini, telah terjalin kemitraan dengan luasan tanam cabai hingga 300 hektare dan kolaborasi dengan 15 mitra champion.

Untuk memperkuat daya tahan pangan lokal, Pemprov juga telah membentuk berbagai BUMD dan koperasi pangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tercatat ada 29 Badan Usaha Milik Petani aktif dan koperasi “Merah Putih” sebagai ujung tombak distribusi.

Dua Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi

Luthfi menekankan bahwa strategi pengendalian inflasi harus dijalankan dalam dua arah kebijakan: jangka pendek melalui optimalisasi pasokan dan distribusi pangan.

“Kita melakukan rapat HLM untuk membahas kenaikan bapok (bahan pokok) di wilayah kita. Rapat ini untuk penetrasi, tidak hanya terkait harga tetapi juga distribusinya, sehingga masyarakat terlayani,” ujar Luthfi.

Sedangkan jangka panjang dengan pembangunan ekosistem ekonomi digital, penguatan data pangan, hingga pendirian good hub modern dengan fasilitas cold storage.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyebut bahwa inflasi Jawa Tengah pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,24% (month-to-month). Beras, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi.

Rahmat mendukung penuh langkah-langkah yang diupayakan Gubernur Ahmad Luthfi dalam rangka pengendalian inflasi tersebut.

“Betul disampaikan Pak Gubernur, kita akan fokus pada pengendalian harga bahan pokok penting. Jawa Tengah sudah berhasil di 11 kabupaten/kota, dan Pak Gubernur sudah meminta agar kabupaten/kota lain mengikuti,” pungkas Rahmat.