Gubernur Ahmad Luthfi Instruksikan Bupati dan Wali Kota Petakan Ulang Daerah Rawan Bencana

SEMARANG (KebumenUpdate.com) – Memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Desember, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh bupati dan wali kota segera memetakan ulang wilayah rawan bencana di daerah masing-masing. Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa 18 Nopember 2025.

Gubernur menegaskan, pemetaan titik banjir, longsor, tanah gerak, hingga wilayah berisiko tinggi harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data terbaru.

“Seluruh daerah harus memetakan ulang titik rawan. Jangan menunggu bencana datang,” tegasnya.

Pemetaan dan Mitigasi Hingga Tingkat Desa

Ahmad Luthfi menyebut Jawa Tengah memiliki 8.566 desa, termasuk lebih dari 1.700 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang seluruhnya harus dievaluasi. Menurutnya, mitigasi paling efektif berawal dari desa.

“Kepala desa adalah ujung tombak. Mereka harus bisa melakukan pendekatan persuasif jika wilayahnya rawan bencana,” ujarnya.

Beberapa daerah rawan banjir disebutkan di antaranya Kota Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap. Adapun wilayah rawan longsor meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kesiapan jalur evakuasi, tempat pengungsian, sistem peringatan dini, serta ketersediaan logistik.

“Warning harus sampai ke warga. Jangan sampai masyarakat enggan mengungsi hanya karena alasan ekonomi,” katanya.

Semua Unsur Harus Satu Komando

Dalam rakor tersebut hadir unsur BNPB, Polda Jateng, Kodam, BPBD, BBWS, dan seluruh kepala daerah. Luthfi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor tanpa ego sektoral.

“Anggaran on-call harus siap digunakan. Semua harus bergerak dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta bupati dan wali kota memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana.

“Jangan menunggu instruksi provinsi. Kepala daerah harus berada di lapangan saat bencana terjadi,” ujarnya.

Dari BPBD Jateng, disampaikan bahwa provinsi masih memiliki Rp20 miliar anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk respon cepat.

Peringatan dari Kejadian Sebelumnya

Gubernur mengingatkan, kejadian bencana besar di Banjarnegara dan Cilacap menjadi pelajaran penting agar semua daerah meningkatkan kesiapsiagaan, terutama menghadapi musim hujan Desember–Februari.

“Semua harus siaga. Jangan sampai kejadian itu terulang,” ucapnya.

Beberapa daerah seperti Temanggung, Purworejo, Brebes, Batang, dan Rembang disebut telah memiliki peta kesiapsiagaan yang baik. Namun, seluruh wilayah tetap diminta melakukan peninjauan ulang dan memantapkan rencana evakuasi.

BNPB Apresiasi Langkah Cepat Jateng

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengapresiasi langkah cepat Gubernur Luthfi menggelar rakor besar sebelum puncak hujan.

“Rakor seperti ini tepat dilakukan agar penanganan bencana lebih komprehensif,” katanya.

BNPB mencatat sepanjang 2025, Jawa Tengah mengalami lebih dari 2.700 kejadian longsor, disusul banjir, angin kencang, kebakaran hutan, gempa, tanah gerak, serta gelombang tinggi. Dampaknya sangat besar: 565 jiwa meninggal, 77 hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu warga mengungsi.