Daftar Kasus Pekerja Migran Indonesia yang Diadukan ke Migrant CARE Kebumen, Butuh Kolaborasi Penanganan

Kasus Pekerja Migran Indonesia
Forum kolaborasi advokasi kasus PMI di Jateng. (Foto: Padmo)

Melalui adanya forum kolaborasi, kata Syaipul Anas akan ada penguatan jejaring stakeholder antara pemerintah daerah dan Migrant CARE Kebumen dalam advokasi kasus PMI. Kemudian mengetahui tantangan dan hambatan dalam advokasi kasus, mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga dalam penanganan kasus PMI.

“Dengan demikian akan tercapai penguatan advokasi preventif dan represif yang efisien dan efektif terhadap PMI,” tandasnya.

Bacaan Lainnya

Baca Juga: Migrant Care Gandeng UPB Tingkatkan SDM Pekerja Migran

Kegiatan diikuti oleh peserta berasal dari stakeholder antara lain Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Kebumen, BPJS Ketenagakerjaan, LBH Pakhis, Desbumi, mahasiswa, Sahabat Disabilitas Kebumen, P3MI, Sari Solo dan Migrant CARE Kebumen.

Koord Bantuan Hukum Migrant CARE Jakarta Nurharsono yang hadir sebagai narasumber menyampaikan beberapa temuan monitoring implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Beberapa di antaranya sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI, BP2MI di daerah-daerah, tetapi sebatas menghabiskan anggaran, metodenya monolog, tidak ada evaluasi setelahnya.

“Pekerja migran dan anggota keluarganya masih terbatas yang memahami UU PPMI, terbatas di wilayah-wilayah yang didampingi oleh organisasi masyarakat sipil seperti Migrant CARE, SBMI, JBM, INFEST, PPK, dll. Pemerintah desa belum banyak yang memahami Undang-undang. Kemenaker/Disnaker/BP2BM sosilisasinya hanya di desa yang ada Desmigratifnya/KKBM,” tandasnya.

Pos terkait