Pemkab akan Menanggung JKN BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Anggota Linmas

ALIAN (KebumenUpdate.com) – Pemkab Kebumen akan menanggung program JKN BPJS Kesehatan dan JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen. Menurut Bupati Arif Sugiyanto, Linmas sebagai pasukan pengamanan paling depan maka kesejahteraannya harus diperhatikan.

“Mereka harus kita berikan jaminan BPJS kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Bupati Arif usai apel bersama Linmas se-Kecamatan Alian dalam rangka pengamanan Pilkada, Selasa 6 Agustus 2024.

Bacaan Lainnya

Baca juga: Visi Misi Calon Kepala Daerah Harus Selaras dengan RPJMD

Sejauh ini, pihaknya telah memberikan bantuan atau santunan kepada ahli waris Linmas yang meninggal dunia, sebesar Rp2 juta. Ke depan, menurut Bupati pemberian uang insentif untuk para Linmas juga harus dipikirkan.

“Jadi perlahan, ini sebagai bentuk rasa tresno pemerintah terhadap Linmas,” tuturnya.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban lingkungan di desa dan menjaga keamanan TPS saat Pilkada, bupati berharap anggota Linmas dalam kondisi sehat.

“Tidak semua orang mau dan bersedia menjadi anggota Linmas, karena tidak ada kesejahteraannya. Padahal menjadi Linmas adalah tugas mulia,” kata Haris salah satu anggota Linmas.

Ia masih ingat, pada saat Pilpres tahun 2019 lalu, sejumlah anggota Linmas di Kabupaten Kebumen ada yang sampai sakit bahkan ada yang sampai meninggal dunia, karena kelelahan dalam membantu pengamanan Pilpres saat itu.

“Tugas Linmas luar biasa. Untuk itu sekali lagi perlu dipikirkan untuk layak mendapat kesejahteraan dan kesehatan,” katanya.

Jumlah Linmas di Kebumen

Di tempat yang sama, Kasatpol PP Kebumen Ira Puspitasari mengatakan, jumlah Linmas di Kebumen total ada 12.422 orang. Pemerintah masih perlu melakukan pendataan kepada semua Linmas untuk mengetahui keaktifannya. Data itu diperlukan dalam rangka penyesuaian program yang akan dijalankan pemerintah.

“Kalau jumlah Linmas di Kebumen ada 12.422, ini perlu kita data ulang. karena harus ada penyesuaian bila nantinya ada program khusus yang diberikan untuk Linmas, misalnya tadi pemberian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Pos terkait