Pembebasan Retribusi bagi Nelayan sedang Diupayakan Bupati Kebumen

Perahu nelayan bersandar di TPI Tanggulangin. (Foto: Hari)

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengupayakan agar para nelayan yang pendapatan tangkapan ikannya Rp0–Rp500.000 tidak dikenakan tarif retribusi. Kemudian Rp500.000–Rp1.000.000 dikenakan retribusi Rp30.000, lalu Rp1.000.000 ke atas kelipatannya hanya Rp2.500.

“Kemarin masyarakat (nelayan) ada yang menyampaikan keberatan yang penghasilannya Rp500.000 sampai Rp1.000.000 dikenakan tarif retribusi Rp30.000. Kalau penghasilan Rp1.000.000 ke atas tidak keberatan. Dengan adanya masukan tersebut, kita sedangkan mengupayakan untuk meniadakan retribusi tempat pelelangan ikan tersebut,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Baca juga: Jadi yang Terbesar dan Tertua di Kebumen, TPI Pedalen Ditarget Miliki Daya Tampung 400 Perahu

Pembebasan retribusi sesuai dengan amanat Undang-undang Cipta Kerja, yang mengharuskan peraturan di bawahnya seperti peraturan daerah bisa menyesuaikan dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga tidak boleh mengatur persentase retribusi dari tempat pelelangan ikan tersebut. Menurutnya, itu berbeda dengan Perda yang dulu di mana berapa pun hasil tangkapan ikan yang didapat para nelayan, harus dikenakan retribusi minimal 0,19 persen untuk pendapatan daerah.

“Misalkan ada yang dapat Rp200 ribu, Rp500 ribu, Rp700 ribu, Rp1 juta, itu dulu tetap kena retribusi. Kalau sekarang sudah nggak bisa dipukul rata,” ujar bupati dalam keterangannya, Kamis 18 Januari 2024.

Masih Akan Dikaji

Pembebasan retribusi masih akan dikaji dengan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan serta Bagian Hukum. Bupati juga berharap masukan dari masyarakat bisa diterima, di mana retribusi hanya dikenakan bagi nelayan yang nilai tangkapannya lebih dari Rp1.000.000. Sehingga pihaknya sedang mengkaji hal itu supaya tidak melanggar Perda yang mengaturnya.

“Tentunya saya selaku Bupati tidak bisa menabrak Perda, sehingga ini perlu dikaji dengan dinas terkait DLHKP dan Bagian Hukum serta dikomunikasikan ke provinsi, sehingga ada titik temu,” ucapnya.

Pos terkait