Kemiskinan Ekstrem di Kebumen Turun 0,7 Persen
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Sel, 31 Mei 2022
- visibility 2.415
- comment 0 komentar
Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana menyerahkan cindera mata kepada Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto. (Foto: Istimewa)
KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Berdasarkan hasil evaluasi kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, angka kemiskinan ekstrem di Kebumen tahun 2021-2022 turun sebesar 0,7 persen.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng Adhi Wiriana, hal ini menjadi yang terbesar di lima kabupaten yang masuk katagori kemiskinan ekstrem di Jateng.
“Hal ini sebagai pencapaian yang baik dari hasil kinerja pemerintah daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat Kebumen,” ujar Adhi Wiriana saat audensi dengan Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH di Pendopo Kabumian, Senin 30 Mei 2022.
Baca Juga: Kepala BPS RI di Kebumen, Penanganan Kemiskinan Ekstrem Harus dengan Cara Berbeda
Dari hasil evaluasi BPS, Kebumen menjadi kabupaten yang mengalami angka penurunan paling besar dari lima kabupaten yang masuk dalam kantong kemiskinan ekstrem di Jateng. Lima kabupaten yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem di Jateng yakni Banyumas, Brebes, Kebumen, Pemalang, dan Banjarnegara.
“Sedangkan dari lima kabupaten itu, Pemalang malah mengalami kenaikan angka kemiskinannya,” ujarnya.Ini
Ini Penjelasan Kemiskinan Ekstrem
Jika upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Kebumen on the track, Adhi yakin pada 2024 nanti, bukan hal yang tidak mungkin kemiskinan ekstrem di Kebumen bakal turun menjadi 0 persen.
“Yang disebut kemiskinan ekstrem ialah keluarga yang penghasilannya sehari di bawah Rp 15.000. Sedangkan kategori miskin mereka keluarga yang penghasilannya di bawah Rp 25.00 sehari. Jika upaya dari Pemkab ini terus konsisten on the track, saya yakin di 2024 kemiskinan ekstrem di Kebumen bisa 0 persen,” terangnya.
Baca Juga: Bupati Targetkan 2022 Kebumen Zero Kemiskinan Akut, Begini Caranya
Inspektur Utama BPS Pusat Ahmad Jaelani menambahkan, sebenarnya persoalan kemiskinan ini tolok ukurnya tidak bisa dibebankan pada pimpinan daerah saat ini. Karena kemiskinan itu sudah ada sejak lama, dan startnya di angka yang tidak bisa diubah.
“Pemda itu punya tahapan-tahapanya. Ketika pimpinan daerah itu startnya dari mana, itu tentu start tidak bisa diubah, karena dia dalam posisi menerima estafet dari kepemimpinan sebelumnya. Karena itu, perlu melakukan lompatan-lompatan yang strategis,” ujarnya.
Saat ini belum ada komentar