Jateng Targetkan 17.000 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Tertinggi se-Indonesia
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Kam, 26 Jun 2025
- visibility 654
- comment 0 komentar
Warga lanjut usia berpose di depan rumahnya yang sudah bangun. (Foto: Humas Jateng)
SEMARANG (KebumenUpdate.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat bantuan perbaikan pada tahun 2025. Jumlah ini menjadi yang tertinggi secara nasional dibanding provinsi lain.
Program bantuan rumah 2025 ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Jawa Tengah, dan akan ditambah dari berbagai kolaborasi lintas sektor.
“Gubernur berkomitmen penuh dalam program Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas 17.000 RTLH,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, Rabu 25 Juni 2025.
Sinergi dengan CSR Perusahaan Hingga Baznas
Boedyo menegaskan, bantuan ini tidak hanya bersumber dari anggaran provinsi, tapi juga menggandeng Baznas, CSR perusahaan, dan pemkab/pemkot. Dengan sinergi ini, total bantuan rumah tahun 2025 ditargetkan mencapai 26.000 unit, baik berupa renovasi maupun pembangunan baru.
“Kami dorong semua pihak ikut membantu, sehingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih masif,” ujarnya.
Boedyo memastikan bahwa penyaluran bantuan RTLH tepat sasaran, karena telah melalui proses verifikasi dari Disperakim dan pemerintah kabupaten/kota.
2025 Genjot Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot habis-habisan pada 2025. Fokus utamanya adalah membantu keluarga miskin ekstrem agar memiliki tempat tinggal yang layak.
“Warga penerima bantuan harus memiliki rumah milik sendiri yang tidak dalam sengketa. Semua diverifikasi secara ketat,” tegas Luthfi.
Program bantuan rumah layak huni ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Jateng dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup warga secara merata.
