Wakil Bupati Kebumen Kembalikan Parcel, Ternyata Ini Alasannya

KEBUMEN (KebumenUpdate)  – Mengirim parcel kepada para pejabat publik masih menjadi kebiasaan menjelang Lebaran Idul Fitri. Namun sejumlah pengirim parcel ke rumah dinas wakil Bupati Kebumen dibuat kecele karena, oleh petugas parcel tersebut diminta untuk dibawa pulang kembali.

Namun sebelum balik kanan, petugas memberikan secarik kertas dalam amplop untuk pengirim parcel. Ternyata kertas yang diberikan kepada pengirim parcel tersebut merupakan penjelasan tertulis yang ditandatangani oleh Wakil Bupati H Arif Sugiyanto, mengapa parcel tersebut dikembalikan.

Dalam tulisan itu, Arif Sugiyanto menjelaskan imbauan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Nomor B.143/01-13/01/2013 perihal gratifikasi dan Surat Gubernur Jateng Nomor 500/0007673 tanggal 17 Meu 2017 perihal tidak menerima bingkisan (parcel) kepada kepala daerah dan kepala OPD dan kepara seluruh ASN. Hal itulah yang mendasari pihaknya tidak menerima bingkisan  dari instansi atau pemberi lain.

“Bukan kami menolak rejeki tetapi kami berkomitmen menghindari gratifikasi,” ujar Wakil Bupati Arif Sugiyanto saat dimintai konfirmasi di sela-sela menghadiri Tarwih Silaturahim di Masjid Al Huda Dusun Kesumen, Desa Karangpoh, Kebumen, Sabtu (25/5/2019) malam.

Instruksikan Pejabat

Dalam Tarhim tersebut, hadir Asisten Pemerintahan Sekda Hery Setyanto, Camat Pejagoan Farita Listiyati, Kabag Kesra Wahib Tamam dan Kabag Humas Budi Suwanto. Hadir pula Kades Karangpoh Susanto, Ketua BPD Supriyanto dan tokoh desa setempat.

Lebih lanjut, Wabup nenambahkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran Pemkab Kebumen tidak menerima parcel. Pihaknya sudah buatkan edaran dan pelaksanaannya sudah dia laksanakan. “Sudah ada sekitar tujuh parcel baik dari toko dan tokoh masyarakat dan semuanya sudah kami kembalikan,” ujar Arif Sugiyanto seraya menginstruksikan untuk pejabat di Pemkab Kebumen tidak menerima parcel.

Disinggung mengenai mobil dinas pada saat Lebaran,  Wabup berharap kendaraan dinas  tidak digunakan untuk kepentingan pribadi karena hal itu dibeli dengan uang rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi selama Idul fitri akan ada OPD yang dinas dan masih akan tetap menggunakan mobil dinas.

“Saya yakin itu untuk kepentingan dinas,” ujarnya. (ndo)