UPB dan Bawaslu Kebumen Perkuat Sinergi Demokrasi melalui MoU dan Kelas Kepemiluan
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month 45 menit yang lalu
- visibility 62
- comment 0 komentar
Rektor UPB bersama Ketua Bawaslu Kebumen menunjukkan dokumen MoU. (Foto: Dok. Humas UPB)
KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Universitas Putra Bangsa (UPB) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kebumen melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Jumat 8 Mei 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Universitas Putra Bangsa itu sekaligus menjadi momentum pembukaan Kelas Penyelesaian Sengketa bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan.
Kerja sama tersebut dihadiri Rektor Universitas Putra Bangsa, Dr Gunarso Wiwoho SE MM beserta jajaran pimpinan kampus. Dari pihak Bawaslu Kebumen, hadir Ketua Bawaslu Amin Yasir SH bersama jajaran komisioner dan staf.
Sebanyak 20 mahasiswa dari berbagai program studi di Universitas Putra Bangsa, termasuk perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), turut mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Rektor UPB Dr Gunarso Wiwoho menyebut kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya pada bidang pendidikan, pengawasan partisipatif, serta pengembangan sumber daya manusia.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap mahasiswa mendapatkan wawasan serta pengalaman yang lebih luas terkait demokrasi, kepemiluan, dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional,” ujar Gunarso.
Bentuk Generasi Muda yang Kritis
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kebumen, Amin Yasir, mengapresiasi terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang kritis, berintegritas, dan memahami proses demokrasi secara komprehensif.
Penandatanganan MoU ini menjadi komitmen bersama antara Bawaslu Kebumen dan Universitas Putra Bangsa dalam mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan literasi kepemiluan.
Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan juga diisi dengan pembukaan Kelas Penyelesaian Sengketa Pemilu. Program tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa pemilu serta dinamika demokrasi secara lebih mendalam.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik generasi muda sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. ***
Saat ini belum ada komentar