Bikin Suara Bising, Polisi Razia 74 Motor Berknalpot Racing

  • Whatsapp
Puluhan knalpot racing diamankan Satlantas Polres Kebumen. (Foto: Istimewa)
Puluhan knalpot racing diamankan Satlantas Polres Kebumen. (Foto: Istimewa)

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Perhatian bagi para pemilik sepeda motor yang menggunakan knalpot racing alias knalpot “brong”. Pasalnya, Polres Kebumen sedang mengencarkan razia terhadap sepeda motor dengan knalpot non standar pabrikan.

Selama empat hari puluhan sepeda motor dengan knalpot “brong” terjaring razia Satlantas Polres Kebumen. Razia dilakukan secara hunting sistem yaitu saat anggota melaksanakan patroli dan mendapati pengendara menggunakan knalpot non standar pabrik, pada saat itu juga dilakukan penindakan.

Berita Lainnya

“Selama empat hari mulai dari tanggal 25-29 Mei 2020 sudah 74 motor yang menggunakan knalpot non standar pabrik kami jaring. Ini merupakan aduan dari masyarakat yang resah dengan suara bising,” kata Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan, Jumat 29 Mei 2020.

Pemilik Motor Ditilang, Suruh Ganti Knalpot Standar

Selain ditilang, pemilik sepeda motor juga disuruh mengganti dengan knalpot standarnya.

Kapolres berharap kepada masyarakat agar saling membantu dan mengingatkan sesama pengguna kendaraan agar tidak lagi menggunakan knalpot non standar pabrik. Knalpot tersebut menyebabkan suara bising yang mengganggu masyarakat.

Kasat Lantas Polres Kebumen AKP Muh Rikha Zulkarnain mengatakan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau yang tidak sesuai dengan standar pabrik.

“Kami akan terus melakukan razia hunting sistem terhadap para pengguna motor yang tidak sesuai standar pabrik,” Ujar AKP Rikha Zulkarnain.

Balap Liar Bahayakan Orang Lain

Menurut AKP Rikha Zulkarnain, penggunaan knalpot racing/non pabrikan hanya boleh digunakan di arena/sirkuit balap saja, tidak diperuntukan untuk berkendara harian. Apalagi balap liar sangat membahayakan keselamatan orang lain karena digelar di tempat umum.

Adapun pelanggar dikenakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 285 tentang lalu lintas, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 juta. (ndo)

Berita Terkait