Tata Kelola Desa Kebumen Diperkuat: Transparansi APBDes dan BUMDes Jadi Sorotan Utama

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Di tengah derasnya sorotan publik terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tuntutan akan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan, serta urgensi percepatan pembangunan infrastruktur desa yang merata, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Kebumen berkumpul dalam sebuah forum penting.

Mereka hadir di Hotel Mexolie, Rabu 18 Juni 2025, untuk mengikuti Workshop Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Workshop implementasi tata kelola pemerintahan desa. (Foto: Hari)

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Lilis Nuryani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Cokro Aminoto, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kebumen, serta para narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Disperindag KUKM, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Mengatasi Kompleksitas Tata Kelola Desa dan Pengelolaan Dana yang Kian Besar

Kepala Dinas PMD, Cokro Aminoto, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur desa.

“Hari ini adalah satu dari tiga hari rangkaian kegiatan yang telah dan akan kami jalankan. Sebelumnya, kami telah mengumpulkan pendamping desa dan lokal desa untuk membahas tata kelola pemerintahan di desa, karena persoalan di desa kian hari kian kompleks,” ujar Cokro.

Ia menambahkan bahwa dana yang dikelola desa juga makin banyak, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang terus bertambah.

“Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri sejak dini. Kemarin, kami sudah mengundang pendamping desa, pendamping lokal desa, serta tenaga ahli yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan,” lanjutnya.

Fokus pada Isu Terkini: Indeks Desa Membangun, Dana Desa, hingga Ketahanan Pangan

Cokro Aminoto merinci beberapa isu terkini yang menjadi fokus pembahasan dalam workshop ini.

“Kami akan membahas isu-isu terkini. Jika dulu kita mengenal Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar perencanaan, sekarang telah berkembang menjadi Indeks Desa. Ini akan kita bedah secara mendalam,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti aspek administrasi pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa (DD).

“Salah satu yang khas dan berbeda dari Dana Desa tahun ini dibanding tahun lalu adalah fokus pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak lagi berupa belanja langsung oleh pemerintah desa, melainkan harus dalam bentuk dana penyertaan modal kepada BUMDes,” jelasnya.

Cokro menegaskan bahwa nantinya minimal 20 persen dari Dana Desa akan diserahkan ke BUMDes, dan BUMDes yang akan mengimplementasikan program ketahanan pangan tersebut.

Selain itu, workshop ini juga membahas implementasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPD) yang akan digerakkan bersama PPDI, serta topik terkait Koperasi Merah Putih, yang menandakan perhatian terhadap aspek ekonomi kerakyatan di desa.

Bupati Lilis Nuryani: Komitmen Memajukan Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan

Bupati Lilis Nuryani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta.

“Kehadiran Bapak/Ibu sekalian bukan hanya sekadar memenuhi undangan, tetapi juga wujud komitmen nyata untuk memajukan desa-desa di Kebumen,” tutur Bupati Lilis.

Ia menegaskan pentingnya peran desa sebagai ujung tombak pembangunan.

“Kita semua sepakat bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan. Maju mundurnya sebuah desa menjadi cermin keberhasilan tata kelola pemerintah daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen, lanjut Bupati, berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa agar berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

“Melalui workshop ini, kami berharap Bapak/Ibu tidak hanya paham secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan tata kelola yang efektif di lapangan,” harapnya.

Bupati Lilis juga menyoroti peran strategis Sekcam dan perangkat desa.

“Sekcam memiliki peran yang sangat penting, sementara perangkat desa adalah pelaksana terdekat dengan masyarakat. Kolaborasi yang solid antara kita semua menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya sekadar kepatuhan administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.

“Kita harus hadir menjadi pelayan dan solusi bagi masyarakat,” pungkas Bupati Lilis.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Lilis Nuryani mengajak seluruh peserta untuk memperhatikan pembangunan berkelanjutan, menjaga kearifan lokal, serta terus berinovasi demi kesejahteraan warga.

“Berdayakan masyarakat. Kekuatan desa ada pada manusianya yang berdaya,” tutupnya dengan penuh semangat.