Inflasi Jateng 3,08 Persen, Gubernur Ungkap Strategi Jaga Harga Pangan

JAKARTA (KebumenUpdate.com) – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 setelah mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui strategi pengendalian inflasi dari sektor produksi hingga distribusi.

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)–Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis 24 September 2026.

Kinerja pengendalian inflasi Jawa Tengah tercermin dari tingkat inflasi tahunan pada Agustus 2026 yang mencapai 3,08 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,19 persen.

Ahmad Luthfi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga bahan pangan.

“Ini bukti kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga inflasi tetap stabil,” kata Ahmad Luthfi seusai acara.

Produksi pangan menjadi fondasi

Luthfi menjelaskan, pengendalian inflasi Jawa Tengah dimulai dari penguatan produksi pangan. Pemerintah daerah kemudian mengintegrasikannya dengan distribusi dan intervensi pasar untuk memastikan komoditas tersedia hingga tingkat konsumen.

“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota. Di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, BI Jateng, dan stakeholder terkait lainnya sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” ujarnya.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Jawa Tengah mencapai 1,67 juta hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi gabah kering giling juga mencapai sekitar 9,3 juta ton atau setara 5,35 juta ton beras. Jumlah itu berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.

Selain padi, produksi jagung Jawa Tengah meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa.

Perkuat sektor hulu

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mengandalkan peningkatan produksi. Sejumlah program diarahkan untuk memperkuat sektor hulu sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Intervensi tersebut mencakup perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, pengembangan corporate farming, penyediaan benih, hingga pengendalian hama.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap komoditas yang memiliki pengaruh terhadap inflasi, salah satunya cabai.

Melalui program New Champion, pengembangan cabai dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Pemprov Jateng juga mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain itu, pemerintah membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober hingga Desember dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.

Distribusi dan pasar diperkuat

Setelah memperkuat produksi, pemerintah mengarahkan kebijakan pada rantai pasok. Langkah tersebut dilakukan melalui program supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, serta penguatan 368 kios pangan.

BUMD juga berperan sebagai off taker atau penyerap komoditas strategis. Skema tersebut memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Pemprov Jawa Tengah turut membangun kerja sama perdagangan pangan dengan sejumlah daerah, antara lain Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara.

Untuk menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah mengalokasikan subsidi pangan bagi produsen dan konsumen sebesar Rp5,135 miliar. Pemerintah juga memanfaatkan sistem e-Purchasing dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah.

“Jadi hulu-hilir ini mulai dari ketersediaan bahan pokok, pendistribusian bahan pokok sampai tingkat pasar. Ini yang menjadi rantai pasokan dari penanaman, pengangkutan hasil panen, dan data beli. Tiga rangkaian yang harus saling berkelanjutan,” jelas Luthfi.

Pengendalian inflasi didukung digitalisasi

Pengendalian inflasi di Jawa Tengah berjalan beriringan dengan percepatan digitalisasi ekonomi daerah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Digitalisasi diarahkan untuk mempercepat transaksi pemerintahan dan pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi serta kemudahan pemantauan.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, naik dari 96,25 pada 2024. Jawa Tengah juga meraih peringkat II Championship P2DD 2025.

Digitalisasi diterapkan dalam berbagai layanan, antara lain melalui pengembangan New Sakpole dengan dukungan virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank, serta layanan Laku Pandai Bank Jateng.

Transaksi Samsat Budiman juga menunjukkan peningkatan sepanjang periode 2022-2025.

Bank Jateng turut mendukung digitalisasi melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi dengan pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.

“Digitalisasi sama, itu semua di seluruh OPD dilakukan sehingga lebih mudah untuk mengendalikan,” kata Luthfi.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Jawa Tengah menempatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan digitalisasi sebagai bagian yang saling terhubung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Peran tersebut mencakup pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta penguatan tata kelola ekonomi.

Acara penghargaan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga, gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wali kota. *** Makin tahu Indonesia