Hadir di Kebumen, Amin Makhsun Tekankan Pentingnya Pelibatan Publik dalam Penyusunan Perda

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Drs. H. Amin Makhsun, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan tokoh masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda “Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Perda” yang berlangsung di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen, Minggu 21 Desember 2025.

Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan urgensi pemahaman mengenai Trias Politika, yakni peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan.

Ia secara khusus mengapresiasi inisiatif PDM Kebumen yang menyelenggarakan Sekolah Demokrasi sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat.

“Sekolah Demokrasi di Kebumen ini sangat bagus. Harapannya, PDM di daerah lain dapat mencontoh langkah ini, meski mungkin dengan nama program yang berbeda, namun tetap membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Amin.

Terkait pembahasan Perda, khususnya mengenai penanggulangan kemiskinan, Amin menegaskan bahwa setiap Rancangan Perda (Raperda) wajib melewati tahap kajian mendalam dan public hearing (uji publik).

Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat, termasuk tokoh Muhammadiyah, sangat krusial di tingkat Jawa Tengah.

“Masukan dari tokoh masyarakat memastikan Perda sesuai dengan harapan rakyat. Jika regulasi sejalan dengan kebutuhan publik, maka implementasinya akan sukses dan menjadi solusi. Sebaliknya, jika masyarakat tidak dilibatkan, regulasi tersebut berisiko tidak efektif,” tegasnya.

Mengenai isu kemiskinan di Jawa Tengah, Amin mendorong daerah dengan status kemiskinan ekstrem untuk segera berbenah. Meski Kebumen kini sudah tidak lagi menyandang status kabupaten termiskin, ia berharap seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat terus “naik kelas” secara bertahap.

Amin juga membuka ruang kolaborasi bagi sesama anggota dewan asal Kebumen yang berada di komisi yang sama untuk bersama-sama membangun masa depan daerah yang lebih baik.

Sekolah Demokrasi Muhammadiyah ini dirancang dalam rangkaian enam pertemuan yang digelar sebulan sekali dengan materi yang beragam.

Kurikulumnya merujuk pada 11 ciri negara demokrasi, termasuk pelaksanaan pemilu, kebebasan pers, hingga kesetaraan gender.

“Tujuannya adalah melahirkan politik yang sehat, didasarkan pada pertimbangan matang dan perlindungan hak masyarakat. Di Muhammadiyah, politik itu dibuat sederhana tanpa harus memicu ketegangan (spaneng). Prinsipnya adalah memilih yang terbaik untuk kepentingan bersama,” pungkas Amin.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta Sekolah Demokrasi serta kader Muhammadiyah, dengan harapan para peserta mampu memahami esensi demokrasi secara utuh dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa. Makin Tahu Indonesia