Fraksi-Fraksi DPRD Kebumen Soroti Alokasi Belanja dan Defisit dalam Raperda Perubahan APBD 2026

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Kebumen diwarnai dengan penyampaian pandangan umum dari berbagai fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung Rabu, 2 September 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Saman Halim Nurrohman didampingi para Wakil Ketua, yakni Khalisha Adelia dan Solatun.

Hadir pula Bupati Kebumen Lilis Nuryani beserta jajaran eksekutif untuk mendengarkan langsung catatan dan masukan dari legislatif.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Agung Nur Wahid, menyoroti rencana pengurangan alokasi anggaran pada kegiatan fasilitasi bina mental spiritual.

Ia menilai pemangkasan anggaran dari Rp15,98 miliar pada APBD murni menjadi Rp11,72 miliar dalam rancangan perubahan ini menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap penguatan moral masyarakat.

“Keputusan untuk kembali memotong atau mengurangi porsi pembinaan mental spiritual pada perubahan anggaran ini dinilai kurang bijak dan menunjukkan minimnya keberpihakan Pemkab terhadap penguatan fondasi moral masyarakat. Kami meminta pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kebumen untuk memulihkan alokasi pada pos kegiatan ini,” ujar Agung Nur Wahid.

Selain menyoroti sektor pembinaan mental, sejumlah fraksi lainnya turut melayangkan berbagai catatan kritis terhadap komposisi keuangan daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2026.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Erni Widi Astuti menyoroti adanya anomali pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana target pajak daerah justru dikoreksi turun sebesar Rp7,41 miliar.

PKB meminta penjelasan transparan mengenai asumsi dan basis data yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Basir, menyoroti total belanja daerah yang mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp3,12 triliun dengan defisit anggaran sebesar Rp221,11 miliar yang ditutup sepenuhnya dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Gerindra meminta kejelasan mengenai program prioritas yang dibiayai dari dana tersebut agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari Fraksi Golkar Demokrat, Restu Gunawan menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah mengingat struktur pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai 79,9%.

Hal senada juga disampaikan oleh Faiq Hasan dari Fraksi Nasdem yang mengingatkan agar alokasi belanja wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kritik konstruktif juga datang dari Fraksi PDI-Perjuangan melalui Sugeng Wibawa yang menyoroti penurunan drastis pada anggaran rehabilitasi sarana prasarana utilitas PAUD, serta perlunya penanganan piutang pendapatan daerah yang masih cukup besar.

Menutup rangkaian pandangan fraksi, Suhartono dari Fraksi Amanat Sejahtera mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih optimal ke depannya.

Seluruh pandangan umum dari tujuh fraksi tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen dan pihak eksekutif sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Makin Tahu Indonesia