Ahmad Luthfi Tegaskan KDMP Bukan Beban Desa, Tapi untuk Kesejahteraan Rakyat
- account_circle Kebumen Update
- calendar_month Rab, 16 Jul 2025
- visibility 887
- comment 0 komentar
Gubernur Ahmad Luthfi foto bersama pada Pengurus PAPDESI Klaten. (Foto: Humas Jateng)
Luthfi juga menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan koperasi desa.
“Begitu launching nanti mereka sudah punya prototipe kegiatannya masing-masing. Tidak usah terpaku omongan yang belum jelas. Kita menjalankan perintah Presiden, nggak usah tawar menawar, kita harus loyal, penting kerja ikhlas. Nggak ada kita pemerintah kok mau menyengsarakan masyarakatnya,” jelas Luthfi kepada perwakilan kepala desa yang datang menemuinya.
Minta Pendampingan dari Penegak Hukum
Ketua DPC PAPDESI Klaten, Joko Lasono, mengatakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah itu untuk menyampaikan kesiapan dalam menyambut launching KDMP oleh Presiden. Juga untuk meminta kepastian terkait pendampingan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan KDMP agar sesuai dengan aturan
“Ada rumor di masyarakat terkait dengan Koperasi Desa, yaitu kepala desa sebagai pengawas itu akan menjadi beban dan tugas berat. Ketika koperasi tersebut tidak berjalan dan lain sebagainya, pertanggungjawaban secara hukum adalah kepala desa. Kami perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan cara adanya pendampingan dari aparat penegak hukum atau dinas terkait,” ujarnya usai bertemu Luthfi.
Selain terkait koperasi desa, Joko dan perwakilan kades lainnya menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada. Misalnya terkait dengan hama tikus yang meluas dan mengakibatkan sejumlah lahan pertanian gagal panen atau hasil panen berkurang.
“Beliau menanggapi apa yang menjadi kemauan kami dengan baik. Bagaimana nanti kami akan terus koordinasi termasuk terkait wabah tikus yang terjadi di beberapa desa,” ujar sosok yang juga menjabat Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten tersebut.
Saat ini belum ada komentar