Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Jeblok , Lima Tahun Tak Capai Target

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kebumen jeblok. Bagaimana tidak, dalam lima tahun terakhir, realisasi pendapatan dari sektor ini tidak pernah mencapai target.

Kondisi paling parah terjadi pada dua tahun terakhir yakni 2020 dan 2021. Tahun 2020 dari target Rp 1,2 miliar hanya tercapai Rp 474 juta atau 37,8 persen. Sedangkan sampai September 2021 dari target Rp 1,4 miliar baru terealisasi Rp 342 juta atau 24,4 persen.

Kepala Bidang Lalu lintas Dinas Perhubungan Kebumen Yohanes Agung Pamuji didampingi Kasi Bina Wasdalop Wim Andoko tidak menampik hal tersebut. Pengelolaan parkir di bahu jalan saat ini juga sedang menghadapi masalah. Apalagi tahun 2020 saat retribusi parkir diserahkan kepada pihak ketiga mengalami keterlambatan setoran dan pemasukan jauh dari target.

Baca Juga: Karateka Kebumen Sabet Lima Emas di International Karate Champonship UNJ X

Bahkan persoalam itu saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum setelah Dinas Perhubungan melayangkan somasi kapada pihak ketiga pengelola parkir. Sejumlah saksi telah diperiksa Kejaksaan Negeri Kebumen dan tentu bisa mengerucut siapa yang akan bertanggung jawab.

Pada tahun 2021, pengelolaan parkir dilakukan secara swakelola oleh Dinas Perhubungan mengingat dua kali lelang gagal karena hanya ada satu penyedia jasa yang mengajukan penawaran. Dengan target Rp 1,4 miliar tersebut pihak ketiga tidak ada yang mau, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Adapun di sisa tahun anggaran ini, Dinas Perhubungan akan melakukan optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan.

“Saat Kami diundang oleh Komisi C DPRD, kami berharap bisa mencapai paling tidak 55 persen dari target,” terang Agung dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo di Gemintang Cafe n Milk, Jumat 8 Oktober 2021.

Tata Ulang Sistem Lelang

Tabel pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum. (Foto: Istimewa)

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan berencana menata ulang sistem lelang dan memperluas zona parkir dari semula tiga kawasan menjadi 26 zona. Dinas Perhubungan akan bekerja sama dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan parkir. Termasuk pembayaran retribusi oleh pihak ketiga dilakukan di muka.

“Selain menerapkan sistem digitalisasi, dengan 26 zona diharapkan bisa meminimalisir potensi yang hilang,” ujar Agung baru 11 menjabat di Dinas Perhubungan.

Kepala Seksi Bina Wasdalop Wim Andoko menambahkan, Dishub Kebumen saat ini memiliki sekitar 220 juru parkir. Wim Abdoko menilai para jukir sebagai pejuang retribusi daerah. Bagaimana pun juru parkir menjadi ladang pekerjaan baru.

“Ada harapan setelah Dishub bakal dimerger dengan Dinas Perkim LH, pengelolaan parkir bisa semakin baik dan optimal,” ujarnya.