Rakor POP 2026: Bupati Kebumen Minta OPD Prioritaskan Program Berdampak Langsung ke Rakyat

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan yang bertujuan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah ini berlangsung di Rumah Berdaya, Kompleks Pendopo Kabumian, Jumat 17 April 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran perangkat daerah dalam mengawal pembangunan di awal tahun. Ia menegaskan bahwa Rakor POP merupakan momentum krusial untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang direncanakan.

“Di tengah kondisi global yang memengaruhi daya beli masyarakat, setiap kebijakan harus tepat sasaran. Saya instruksikan efisiensi anggaran secara ketat. Pilihlah kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan,” tegas Bupati Lilis.

Selain efisiensi, Bupati juga mewanti-wanti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas. Ia meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara tertib sesuai ketentuan guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, mengingatkan agar koordinasi ini tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan bukan hanya dilihat dari angka serapan anggaran, melainkan kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Target harus tercapai, namun yang lebih penting adalah apakah program tersebut dirasakan manfaatnya oleh warga atau tidak. Jangan sampai ini hanya menjadi ‘drama’ administratif tanpa dampak nyata,” ujar Zaeni.

Laporan Realisasi Anggaran (Per 31 Maret 2026)

Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen, Aden Andri Susilo, memaparkan capaian realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026. Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat perolehan sebagai berikut:

• Pajak Daerah: Rp41,33 miliar (dari target Rp238,53 miliar).
• Retribusi Daerah: Rp56,52 miliar (dari pagu Rp305,24 miliar).
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Rp9,82 miliar.
• Lain-lain PAD yang Sah: Rp1,98 miliar.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Belanja Operasi mencatatkan persentase tertinggi sebesar 20,79% atau setara Rp428,35 miliar.
Sebaliknya, Belanja Modal baru terserap sebesar 2,14% (Rp6,62 miliar) dan Belanja Transfer sebesar 7,17% (Rp45,31 miliar).

Peringkat Kinerja OPD

Berdasarkan data realisasi per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memimpin dengan capaian tertinggi sebesar 64,67%, disusul oleh Kecamatan Prembun sebesar 40%.

Di sektor pelayanan kesehatan, UPTD RSUD dr. Soedirman mencatatkan serapan pendapatan sebesar 20,63% atau senilai Rp26,6 miliar.

Menutup paparannya, Kepala BPKPD mendorong seluruh unit kerja untuk meningkatkan kolaborasi guna mempercepat realisasi anggaran di triwulan berikutnya dengan tetap mengedepankan prinsip ketepatan waktu dan efisiensi.