Demo di Depan Pendopo Kabumian, Aliansi Mahasiswa Bawa 9 Tuntutan

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Wakil Bupati Zaeni Miftah menemui peserta aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabumian, Senin 15 Juni 2026.

Massa berjumlah puluhan yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen (PC PMII dan DPC GMNI Kebumen) mendatangi pendopo sejak pukul 14.00 WIB.

Mereka hadir membawa sembilan poin tuntutan yang terbagi menjadi isu nasional dan lokal. Poin tuntutan nasional di antaranya Hapus program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP, Kembalikan Supremasi Sipil, Mengembalikan Polisi dan TNI ke Barak, dan Turunkan Harga BBM.

Sementara 5 poin tuntutan lokal di antaranya menuntut Bupati untuk memfasilitasi ruang diskusi dengan generasi muda, mahasiswa, dan pelajar di Kabupaten Kebumen.

Lalu menuntut Pemkab Kebumen untuk berhenti melakukan pembohongan publik, tuntaskan kemiskinan, menghentikan perusakan lingkungan, dan menindak secara serius kasus kekerasan seksual.

Mendengar massa yang terus berteriak meminta ditemui oleh bupati ataupun perwakilannya, Wakil Bupati Zaeni Miftah didampingi forkopimda, sekda, hingga pimpinan OPD lantas keluar dari pendopo untuk berdialog langsung.

Menanggapi tudingan mahasiswa mengenai monopoli dapur Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh keluarga bupati, Wabup Zaeni memberikan penjelasan.

“Membangun dapur untuk program nasional ini butuh modal besar dan tidak semua orang memilikinya. Karena ini program nasional yang harus didukung, pihak keluarga Bupati berinisiasi membantu menyukseskannya. Namun, hal ini tidak ada kaitannya dengan jabatan Bupati,” ujar Wabup Zaeni kepada wartawan dan peserta aksi.

Pemerintah daerah juga menegaskan telah meminta agar seluruh dapur MBG wajib menyerap potensi lokal, mengevaluasi dapur yang tidak sesuai standar, serta menggunakan kendaraan berplat nomor Kebumen agar berkontribusi pada pajak daerah.

Terkait indikator kemiskinan, Wabup Zaeni Miftah memaparkan data pembanding yang menunjukkan kondisi riil ekonomi daerah. Berdasarkan data perbankan, Kebumen menempati peringkat kedua dalam hal perputaran uang di bawah Banyumas.

“Artinya dari data ini patut kita pertanyakan tentang kemiskinan Kebumen,”jelas Zaeni.

Selain itu, dari 14.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diajukan ke Kementerian Perumahan, mayoritas tidak lolos verifikasi karena dianggap sudah layak.

Hal ini dinilai menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di lapangan tidak seburuk angka statistik BPS.

Massa Bergeser ke Gedung DPRD

Meskipun telah ditemui oleh Wakil Bupati, massa aksi tetap bersikeras ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Lilis Nuryani yang pada saat itu sedang dinas di luar kota.

Karena tidak bisa bertemu Bupati, peserta aksi akhirnya memutuskan untuk merapatkan barisan dan bergeser menuju Gedung DPRD Kabupaten Kebumen.

Setibanya di Gedung DPRD, massa unjuk rasa tersebut langsung ditemui oleh sejumlah anggota dewan.

Di hadapan para wakil rakyat, mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan yang sama dan meminta komitmen legislatif untuk mengawal seluruh rapor merah serta isu-isu penting di Kebumen, mulai dari pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, hingga penanganan kasus kekerasan seksual secara serius. **Makin Tahu Indonesia