Stok Habis Terjual, Mampukah IKM Genteng Sokka Kebumen Penuhi Kuota Gentengisasi Jawa Tengah?

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) — Pemerintah Kabupaten Kebumen ditunjuk menjadi lokasi pusat peluncuran (launching) Gerakan Gentengisasi Provinsi Jawa Tengah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI.

Kepastian tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Peluncuran Gerakan Gentengisasi di Rumah Berdaya, Kompleks Pendopo Kabumian, Kebumen, Senin 19 Oktober 2026.

Rapat koordinasi yang mengusung slogan “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman KemenPKP Ir Fitrah Nur MSi, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr Syamsiar Nurhayadi ST MM, serta jajaran pejabat Pemprov Jateng dan Pemkab Kebumen.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Kebumen sebagai tuan rumah program strategis tersebut.

Menurutnya, Gerakan Gentengisasi memiliki dua fokus utama, yakni meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

“Kebumen memiliki potensi besar melalui Genteng Sokka yang sudah lama menjadi tumpuan ekonomi warga. Kami berharap Genteng Sokka dapat terserap optimal dalam program ini untuk melindungi lapangan kerja lokal. Di sisi lain, aspek pemulihan lingkungan akibat penambangan bahan baku juga harus tetap dijaga secara berkelanjutan,” ujar Lilis Nuryani.

Penyaluran BSPS Kebumen Melonjak 467 Persen

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Ir Fitrah Nur MSi memaparkan bahwa kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Tengah mengalami lonjakan signifikan.

Khusus Kabupaten Kebumen, alokasi BSPS meningkat dari 190 unit pada tahun 2025 menjadi 889 unit pada tahun 2026, atau naik sebesar 467,9 persen.

Secara keseluruhan, alokasi BSPS di Jawa Tengah mencapai 35.000 unit rumah. Dengan estimasi kebutuhan minimal 300 hingga 1.000 keping genteng per rumah, total kebutuhan genteng tanah liat untuk program bedah rumah di Jawa Tengah diperkirakan mencapai jutaan keping.

“Program gentengisasi ini lahir dari arahan Presiden agar material atap rumah bantuan tidak lagi menggunakan seng yang menyerap panas, melainkan mengembalikan penggunaan genteng tanah liat yang lebih sehat, sejuk, dan estetis,” kata Fitrah Nur.

KemenPKP juga mempermudah mekanisme pengadaan. Jika sebelumnya penerima bantuan wajib membeli material di toko bangunan, kini penerima manfaat BSPS diizinkan membeli langsung dari produsen atau Industri Kecil Menengah (IKM).

Namun, KemenPKP mewajibkan seluruh produk genteng yang digunakan memiliki sertifikasi standar, minimal berupa sertifikasi keandalan teknis (uji kuat tekan dan tes rendam air).

Skenario Peluncuran dan Pendistribusian 1 Juta Genteng

Dalam rencana teknis peluncuran yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun, Pemprov Jateng dan KemenPKP menargetkan pelepasan distribusi awal sebanyak 1.000.000 keping genteng menggunakan 251 armada truk.

Konvoi armada tersebut rencananya akan dilepas secara resmi dari kawasan depan Rumah Dinas Bupati Kebumen. Pasokan genteng tersebut dihimpun dari produsen di sembilan kabupaten sentra genteng di Jawa Tengah, termasuk Kebumen, Magelang, Banyumas, Temanggung, dan sekitarnya.

Tanggapan dan Kesiapan IKM Lokal

Perwakilan IKM Genteng Desa Sruweng, Yuda, mengungkapkan bahwa program gentengisasi sebetulnya membawa dampak ekonomi positif mendadak.

Tingginya permintaan genteng akibat program serupa di daerah lain membuat limpasan pesanan membanjiri perajin Kebumen hingga memicu kenaikan harga yang signifikan.

Meski demikian, para perajin lokal kini berada dalam posisi dilematis menghadapi rencana peluncuran program di Jawa Tengah.

Yuda menegaskan bahwa ketersediaan stok genteng matang siap pakai di tingkat perajin saat ini praktis hampir tidak ada. Sebagian besar produksi perajin Kebumen telah habis terpesan untuk memenuhi kebutuhan proyek reguler tahunan, seperti revitalisasi bangunan sekolah.

Selain keterbatasan stok, IKM Kebumen mendesak kementerian dan pemerintah daerah untuk memberikan kepastian mengenai skema pembayaran, penetapan harga, dan besaran kuota yang dialokasikan.

Yuda menyebut perajin tidak akan berani menyanggupi pasokan jika pengadaan program pemerintah ini menggunakan mekanisme pembayaran di belakang.

“Di lapangan, saat ini banyak pemborong swasta dari luar daerah yang datang membawa dana tunai dan berani membayar di depan (down payment) demi mengamankan pasokan genteng. Jika program gentengisasi ini menggunakan sistem pembayaran di belakang, kami berani menjamin perajin tidak akan mampu melayani pasokan karena genteng yang akan dibakar harus dipesan dan diikat terlebih dahulu,” tegas Yuda. **Makin Tahu Indonesia