PKL Alun-Alun Kebumen: Antara Diskresi Bupati Lilis, Larangan Perda, dan Penataan Ulang

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Alun-Alun Kebumen yang seharusnya menjadi kebanggaan warga, kembali menjadi sorotan.

Bupati Lilis Nuryani secara langsung menemukan kondisi kotor dan beberapa fasilitas yang rusak saat meninjau area tersebut di tengah gerimis, Jumat 4 Juli 2025 siang.

Temuan ini memicu kembali diskusi tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jantung kota ini.

“Ternyata kondisinya kotor. Mungkin karena buang sampahnya sembarangan ya,” ungkap Bupati Lilis, menunjukkan keprihatinannya.

Harapan PKL dan Tantangan Penataan

Di sisi lain, Bupati Lilis juga mengakui adanya keinginan kuat dari banyak PKL untuk bisa berdagang di Alun-Alun Pancasila. Menanggapi hal tersebut, ia menyatakan komitmennya untuk mencari solusi.

“Nanti kami akan bekerja sama dengan paguyuban bagaimana baiknya mereka berdagang. Yang penting alun-alun harus bersih karena bukan milik pribadi tapi milik kita semua,” tegas Bupati Lilis.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindag KUKM) Kebumen, Haryono Wahyudi, menambahkan bahwa popularitas alun-alun sebagai daya tarik Kebumen turut memicu masuknya PKL baru. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan tersendiri.

“PKL alun-alun sendiri sebenarnya sudah tertampung di Kapal Mendoan. Sehingga dari Ibu Bupati akan mengupayakan PKL yang lain juga bisa menikmati berjualan di alun-alun,” jelas Haryono

Kajian Mendalam untuk Tata Kelola Baru

Haryono menekankan bahwa penataan ini tidak berarti kelonggaran mutlak bagi PKL, melainkan upaya untuk memberikan kesempatan berdagang tanpa mengorbankan keindahan dan kebersihan alun-alun.

“Akan tetapi akan kita atur dulu, sehingga tidak lagi PKL dianggap membuat kumuh. Nanti akan kita atur, ini akan kita kaji. Penempatan dan kapasitas berapa. Jadi nanti yang ditampung sesuai kapasitas yang ada. Misal over, nanti akan disediakan tapi mungkin tidak di alun-alun tapi di sekitarnya,” paparnya.

Prinsipnya, lanjut Haryono, alun-alun harus tetap bisa menampung aktivitas warga sekaligus mengakomodasi PKL. Ia juga menyinggung evaluasi Kapal Mendoan lantai atas yang saat ini belum ramai.

“Kapal Mendoan atas sedang dibahas, sebenarnya untuk UMKM juga, tapi evaluasi dari sisi selatan sebenarnya sudah terisi separuh tapi memang sepi. Sehingga yang akan menempati sisi utara yang bisa membuat keramaian. Ini masih sedang kita kaji. Jadi mungkin akan berbeda terkait menu dan lainnya supaya bisa meramaikan lantai atas,” imbuh Haryono.

Dilema Perda dan Diskresi

Permasalahan PKL di Alun-Alun Pancasila semakin kompleks mengingat adanya peraturan daerah yang melarang aktivitas berdagang.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 dan Perda Nomor 4 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati, kawasan Alun-Alun Kebumen dilarang untuk berjualan PKL atau jasa mainan anak, kecuali yang sudah ditempatkan di Kapal Mendoan.

“Nah ini diskresi,” pungkas Haryono, mengisyaratkan adanya kebijakan khusus yang sedang dipertimbangkan untuk mengakomodasi para PKL, sambil tetap menjaga fungsi dan keindahan Alun-Alun Pancasila Kebumen. Makin Tahu Indonesia