Siapkan Rp33 Miliar untuk Pilkada 2029, DPRD Kebumen Ingatkan Program Dasar Rakyat Jangan Terganggu
- account_circle Hari Satria
- calendar_month 15 jam yang lalu
- visibility 145
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEBUMEN (KebumenUpdate.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-182 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung DPRD Kebumen, Jumat 20 November 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kebumen, Saman Halim Nurrohman, dihadiri oleh 34 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.
Rapat ini merupakan tahapan pembicaraan tingkat II yang memuat agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.
Dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai NasDem, Sri Tuntasari, disepakati bahwa besaran dana cadangan Pilkada 2029 ditetapkan sebesar Rp33 miliar.
Anggaran tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama dua tahun anggaran, yakni pada Tahun Anggaran 2027 dan 2028, masing-masing sebesar Rp16,5 miliar per tahun.
Fraksi Partai NasDem menekankan agar pengisian dana cadangan dilakukan secara konsisten dalam dokumen perencanaan daerah tanpa mengurangi pembiayaan program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, koordinasi berkelanjutan antara Pemkab, KPU, Bawaslu, dan DPRD dinilai krusial guna mengantisipasi perubahan regulasi maupun jadwal pemilihan, disertai penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat.
Senada dengan hal tersebut, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Y. Anifudin, menegaskan bahwa skema pencadangan anggaran selama dua tahun merupakan langkah terukur untuk menghindari beban fiskal yang terlalu berat dalam satu tahun anggaran.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan demokrasi dan keberlanjutan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan.
Terkait penyempurnaan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah—termasuk penghapusan Pasal 10 mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dana cadangan—Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi bahwa hal itu tidak boleh mengurangi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah.
Setiap rupiah APBD yang disisihkan tetap wajib dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setelah seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut, pimpinan rapat menawarkan persetujuan kepada seluruh peserta sidang yang langsung disambut kata sepakat.
Sebelum resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dokumen raperda yang telah disetujui bersama ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register. **Makin Tahu Indonesia
Ikuti Kebumen Update agar tak ketinggalan berita









Saat ini belum ada komentar