Rapat Percepatan APBD, Bupati Ceritakan ‘Nglaju’ Gombong-Kebumen Tiap Hari karena Rumah Dinas Belum Rampung

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Menjelang akhir tahun, Pemkab Kebumen memacu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Melalui Rapat Dinas Percepatan Akhir Tahun Anggaran yang digelar Sabtu, 1 November 2025, Bupati Kebumen Lilis Nuryani meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan langkah dan memastikan semua program terlaksana secara optimal dalam sisa waktu yang sempit.

Rapat yang digelar di Ruang Aroengbinang kompleks Pendopo Kabumian ini dihadiri oleh Wakil Bupati Zaeni Miftah, Sekretaris Daerah Edi Rianto, staf ahli, asisten sekda, kepala bagian, dan seluruh pimpinan OPD.

“Per hari ini, 1 November hingga 31 Desember 2025, hitungan waktu kerja kita tinggal 41 hari kerja. Kami minta kepada teman-teman, tolong perhatikan waktu ini,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Aden Andri Susilo.

Baca Juga :

Dosen UNIMUGO dan UMS Berdayakan Kelompok Wanita Tani dan Kader Posyandu Lewat Pelatihan Pembuatan Abon Lele, Ketahanan Pangan Hingga Edukasi Gizi

Untuk itu, ia mengingatkan seluruh OPD untuk mematuhi batas waktu pengajuan, penyetoran, dan pelaporan keuangan daerah guna menjaga tertib dan akuntabelnya pelaksanaan APBD 2025.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Oktober 2025, realisasi pendapatan mencapai Rp2,42 triliun atau 80,65% dari target Rp3,00 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka Rp2,24 triliun atau 70,55% dari pagu Rp3,18 triliun. Capaian ini menempatkan Kebumen pada peringkat 10 nasional dalam realisasi anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus digenjot, dengan realisasi pajak mencapai 75,29% dan retribusi 77,96%. Sektor pajak, terutama pajak hotel, didukung oleh banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

“Khusus untuk yang di belanja modal, mohon diperhatikan betul batas akhir kontrak karena masih ada waktu untuk pemeriksaan,” pinta Aden.

Baca Juga :

BNI Serahkan Bantuan Ambulans untuk RSU Purwogondo, Perkuat Layanan Kesehatan Kebumen

Bupati Lilis Nuryani: Jangan Korbankan Kualitas

Dalam arahannya, Bupati Lilis Nuryani menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran tanpa mengorbankan kualitas.

“Pertemuan ini adalah dua bulan terakhir di penghujung tahun. Kita harus memastikan seluruh program kerja terealisasi secara optimal dan akuntabel,” ujarnya.

Bupati meminta jajarannya untuk memaksimalkan realisasi fisik dan keuangan program yang tersisa, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) harian/mingguan secara ketat, mengidentifikasi dan mengatasi kendala pelaksanaan secara cepat, dam menuntaskan administrasi pertanggungjawaban keuangan tepat waktu.

“Jangan sampai mengorbankan kualitas. Contohnya perbaikan jalan, harus benar-benar diperhatikan. Masyarakat pasti melihat dan mengawasi,” tegas Bupati. Ia secara khusus menyoroti kondisi jalan berlubang yang rawan kecelakaan.

Baca Juga :

Universitas Putra Bangsa Wisuda 426 Lulusan, Teguhkan Komitmen Jadi Universitas 4.0

Bupati Lilis Nuryani juga menyinggung terkait belum selesainya pembangunan rumah dinasnya di belakang Pendopo Kabumian. Hal ini membuat Bupati Lilis harus melakukan perjalanan harian dari Gombong ke Kebumen setiap hari sejak dilantik pada Februari lalu.

“Untungnya saya selalu tepat waktu, Pak Joni (Kepala DPUPR), meskipun rumah di Gombong,” ujar Bupati Lilis disambut tawa dan tepuk tangan peserta rapat.

Hemat dan Cari Sumber PAD Baru

Selain percepatan, Bupati juga menyoroti aspek efisiensi dan akuntabilitas anggaran, terutama pasca pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Prinsip utama yang ditekankan adalah setiap rupiah harus bermanfaat. Pengeluaran wajib didukung bukti sah dan berbasis pada kebutuhan riil, serta menghindari penghamburan di akhir tahun.

Sebagai langkah penghematan, Bupati Lilis menceritakan dirinya telah memberi contoh dengan menurunkan kelas perjalanan dinas dari bisnis ke ekonomi, termasuk penginapan.

Terkait pengurangan TKD, OPD diminta memprioritaskan program yang berdampak langsung pada ekonomi dan pelayanan dasar, menunda atau merasionalisasi kegiatan non-prioritas, serta agresif mencari potensi pendapatan dan meningkatkan pemungutan PAD yang ada. Makin Tahu Indonesia